Ambon, SNI.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M tiba di Maluku pada Kamis (12/1), sekitar pukul 07.00 WIT setelah menempuh perjalanan dari Jakarta.
Usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana, di VIP Bandara Internasional Pattimura pada pukul 08.30 WIT pagi tadi. Kepala BNPB kepada awak media menjelaskan kedatanganya ke sini atas perintah langsung Presiden Joko Widodo, begitu terjadi Gempa di Maluku khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Jadi kami dari BNPB Pusat atas perintah Bapak Presiden Jokowi Dodo, langsung datang ke sini untuk melihat secara langsung dampak terjadinya gempa. Tentu saja kehadiran pemerintah Pusat disini dalam rangka memberika bantuan, jadi kami berikan bantuan dalam tanggap darurat.” ungkapnya
Suharyanto juga menambahkan, baik pemerintah Provinsi Maluku, maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang terdampak juga sudah menetapkan status darurat.
“Sehingga kami datang untuk memberikan bantuan dalam tanggap darurat, itu bersifat logistik yang harus bisa bermanfaat bagi para masyarakat terdampak. Dengan pendekatan bahwa seluruh masyarakat yang terdampak gempa yang rumahnya rusak, ada yang luka-luka ringan ini, kalau sementara tinggal di pengungsian ini bisa terjamin logistik dasarnya.” jelasnya
Kemudian Suharyanto juga meyakinkan bahwa nanti rumah-rumah yang rusak, infrastruktur, baik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun di Maluku Barat Daya akan diperbaiki oleh pemerintah.
“Sama seperti daerah-daerah lain, kita ingat bersama yang baru saja terjadi gempa besar di Cianjur. Itu rumah rusak berat dari masyarakat dibantu oleh pemerintah Pusat senilai Rp. 60 Juta, untuk yang rusak sedang Rp. 30 Juta, dan untuk yang rusak ringan Rp. 15 Juta, sama diberlakukan di Maluku ini.” ungkapnya
Beliau juga mengatakan bahwa setelah ini akan langsung menuju ke Saumlaki, Kabupaten Kepualauan Tanimbar untuk melihat keadaan disana.
“Saya akan menuju ke Saumlaki, Kepulauan Tanimbar. Tapi menurut penjelasan Pak Bupati tadi yang rusak berat ada 33 rumah, kemudian yang rusak ringan dan sedang sekitar 200-an rumah. Ada beberapa infrastruktur yang rusak seperti kantor Bupati, kantor Camat, mungkin ada Sekolah, ada Gereja, ini pun semuanya akan diperbaiki oleh pemerintah.” tutupnya (SNI-03)
