SNI.ID, AMBON : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Tahun 2025 di Rutan Kelas IIA Ambon, Selasa (2/9). Kegiatan ini dirangkai dengan pengarahan dari Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas Kemenimipas RI, Lilik Sujandi, yang turut dihadiri Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas Kanwil Ditjenpas Maluku, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Maluku.
Dalam arahannya, Lilik menekankan pentingnya penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di semua lini. Ia meminta jajaran, baik di tingkat Kanwil maupun UPT, untuk berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP) demi mencegah terjadinya pelanggaran serta penyalahgunaan kewenangan.
“Dalam setiap pelaksanaan tugas, petugas pemasyarakatan harus berpegang teguh pada SOP. Selain itu, pimpinan di wilayah maupun UPT wajib memberikan dukungan kepada bawahan agar tetap menjaga loyalitas dalam bekerja,” tegasnya.
Lilik juga mengingatkan tentang kerentanan pengaruh eksternal dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Karena itu, menurutnya, diperlukan strategi efektif untuk menjaga marwah kementerian melalui peningkatan keamanan, penegakan disiplin, pemberantasan narkoba, pembinaan yang manusiawi, hingga pembangunan citra positif melalui publikasi yang berkualitas.
Usai pengarahan, Rakernis dilanjutkan dengan pembahasan berbagai isu strategis, mulai dari pemberantasan narkoba dan penipuan di lapas dan rutan, penanganan kelebihan penghuni (overcrowding), hingga program pemberdayaan warga binaan. Beberapa program yang diusung antara lain pemanfaatan warga binaan untuk ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta reintegrasi sosial bagi warga binaan dan anak binaan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Ricky Dwi Biantoro, dalam sambutannya menekankan pentingnya kontribusi seluruh jajaran pemasyarakatan Maluku dalam mencari solusi terhadap persoalan di lapangan.
“Kita adalah kementerian baru yang butuh pembuktian diri. Oleh karena itu, saya mengimbau agar jajaran pemasyarakatan di tingkat wilayah maupun UPT bersama-sama merumuskan strategi pelaksanaan program nasional dengan menyatukan kekuatan sumber daya serta memperkuat kolaborasi lintas unit,” ujarnya.
Ricky menambahkan, Rakernis bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan forum strategis untuk menyamakan arah kinerja pemasyarakatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Rakernis ini merupakan titik temu penting untuk melihat kembali target kinerja, memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang modern dan responsif, sekaligus mempertahankan predikat Kanwil terbaik dalam pelaporan dan pemberitaan program 13 akselerasi Kemenimipas,” tandasnya. (*)
