SNI.ID, SAPARUA – Dalam upaya memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Saparua terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Kepala Lapas Saparua, Pramuaji Buamonabot, melakukan koordinasi langsung dengan Pejabat Negeri Saparua, Johan Titaley, di Kantor Negeri Saparua, Sabtu (19/7), dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis mempererat hubungan kerja sama antara Lapas Saparua dan Pemerintah Negeri Saparua.
Selain membahas sejumlah agenda kelembagaan, dialog ini juga menjadi momentum menjalin silaturahmi antar lembaga, guna menciptakan komunikasi yang berkelanjutan dan lingkungan yang tertib serta produktif.
“Kami menyadari bahwa keberadaan Lapas tidak bisa berjalan sendiri dalam menjalankan tugas pemasyarakatan. Oleh karena itu, kami terus membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah negeri sebagai mitra strategis,” ujar Kalapas Pramuaji dalam pertemuan tersebut.
Pejabat Negeri Saparua, Johan Titaley, menyambut positif inisiatif Kalapas untuk menjalin koordinasi yang lebih intensif.
Ia menilai bahwa sinergi antara Lapas dan pemerintah negeri sangat penting dalam menciptakan kondisi kondusif, baik bagi pembinaan narapidana maupun masyarakat sekitar.
“Kami siap mendukung program-program Lapas, terutama yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan. Lapas adalah bagian dari masyarakat Saparua, sehingga kolaborasi harus terus dibangun,” tegas Titaley.
Pertemuan ini turut membahas beberapa poin penting, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses reintegrasi sosial warga binaan, penguatan keamanan lingkungan sekitar Lapas, hingga peluang kerja sama dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
Melalui koordinasi ini, Lapas Saparua berharap dapat membangun kemitraan yang lebih konkret dengan Pemerintah Negeri Saparua demi menciptakan situasi yang aman, tertib, dan produktif.
Komitmen Kalapas Pramuaji untuk menjalin hubungan harmonis antar institusi dinilai sebagai langkah penting dalam membangun sistem pemasyarakatan yang inklusif dan berdaya guna. (*)
