SNI.ID, AMBON : Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Ambon menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam sektor transportasi yang dinilai belum ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Persoalan itu mencakup ketidakjelasan regulasi transportasi, iklim usaha yang semrawut, hingga kesejahteraan pengemudi angkutan umum, baik konvensional maupun online.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Organda Kota Ambon, Teddy Nelwan, usai menghadiri pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku, Jumat (17/10).
Dalam pernyataannya, Teddy menegaskan bahwa Organda telah mendorong legislatif untuk menekan pemerintah daerah agar segera merespons tiga isu utama tersebut.
“Implementasi regulasi transportasi belum maksimal, iklim usaha masih amburadul, dan kesejahteraan pengemudi belum tersentuh secara adil,” tegas Teddy.
Menurutnya, salah satu permasalahan paling krusial adalah gesekan yang terus terjadi antara transportasi konvensional dan online. Kondisi itu diperparah oleh ketiadaan pengawasan terhadap jumlah kendaraan online yang beroperasi di Kota Ambon.
“Kuota kendaraan online tidak diatur. Akibatnya, muncul anggapan bahwa semua kendaraan baru bisa langsung dijadikan transportasi online. Ini membuat jumlah armada membeludak dan menggerus pendapatan sopir angkutan kota,” jelasnya.
Organda juga menyoroti persoalan tarif yang dinilai tidak berpihak kepada angkutan konvensional. Mereka mendorong agar pemerintah menetapkan tarif minimal transportasi online lebih tinggi dari angkutan kota.
“Sekarang tarif angkot Rp5.000. Maka tarif online harus minimal Rp6.500. Target pasarnya berbeda—online untuk menengah ke atas, sedangkan konvensional masih melayani masyarakat bawah,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Organda menegaskan akan terus menempuh jalur diplomasi untuk menyuarakan aspirasi tersebut. Namun, jika pemerintah tetap tidak memberikan tanggapan, mereka siap mengerahkan organisasi sayap, Aliansi Sopir Kota Ambon (ASKA), untuk melakukan aksi turun ke jalan.
“Teman-teman dari ASKA sudah siap jika pemerintah tetap tutup mata. Tapi kami masih berharap penyelesaian dilakukan secara resmi dan damai,” tutup Teddy. (*)
