SNI.ID, AMBON : Provinsi Maluku mencatatkan inflasi pada Januari 2026. Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, mengatakan realisasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Maluku mengalami inflasi sebesar 0,75 persen secara bulanan (month to month/mtm).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Desember 2025 yang tercatat sebesar 0,81 persen (mtm). Namun demikian, secara tahunan, tekanan inflasi di Maluku menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
“Secara spasial, seluruh kota penghitung inflasi di Maluku mencatatkan inflasi,” ujar Wahyu Indra Sukma dalam releasenya, Selasa (3/2/26).
Ia merinci, Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi sebesar 1,44 persen (mtm), Kota Tual sebesar 2,35 persen (mtm), dan Kota Ambon sebesar 0,15 persen (mtm).
“Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku tercatat sebesar 4,70 persen. Angka tersebut berada di atas rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy). Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan inflasi Maluku pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,58 persen (yoy), serta melampaui tingkat inflasi nasional yang berada pada level 3,55 persen (yoy),”rincinya.
Wahyu menjelaskan, tekanan inflasi pada Januari 2026 terutama bersumber dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil inflasi sebesar 0,83 persen (mtm). Selain itu, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya turut menyumbang andil inflasi sebesar 0,13 persen (mtm).
“Kenaikan harga pada kelompok makanan, menurut Wahyu, terutama dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas perikanan, seperti ikan layang, ikan selar, dan ikan cakalang. Ketiga komoditas tersebut masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,47 persen, 0,18 persen, dan 0,10 persen (mtm),”jelasnya.
Ia mengungkapkan peningkatan harga ikan ini tidak terlepas dari faktor cuaca. Berlangsungnya musim barat menyebabkan kondisi laut menjadi lebih bergelombang, sehingga berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan dan berkurangnya frekuensi melaut. Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi ketersediaan pasokan ikan di pasar.
“Selain komoditas pangan, tekanan inflasi juga didorong oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Tekanan pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas di pasar internasional, seiring meningkatnya permintaan terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian pasar keuangan global serta ekspektasi kebijakan moneter global yang masih ketat pada Januari 2026,”ungkapnya.
Ia kembali menjelaskan untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, khususnya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya pengendalian inflasi komoditas pangan tersebut akan terus disinergikan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2026.
“Pengendalian inflasi dilakukan dengan mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan kerja sama antar daerah dengan wilayah sentra produksi, pelaksanaan gerakan pangan murah di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, hingga pemantauan rutin stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,”jelasnya.
Di sisi lain, Wahyu menambahkan komunikasi kepada masyarakat juga terus diperkuat melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyampaian informasi terkait harga serta ketersediaan pasokan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian Maluku. (*)
