AMBON, SNI.ID : Ibu Bupati Buru Selatan sedang menyusun kebijakan di sektor keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Buru Selatan. Kebijakan ini penting dilakukan agar perairan Buru Selatan bisa terproteksi dari segala bentuk ancaman, termasuk illegal fishing yang kerap terjadi di hampir semua daerah di Maluku.
Potensi perikanan kelautan yang begitu besar seringkali membuat para pelaku illegal fishing dengan leluasa melakukan aksinya ditengah minimnya keamanan laut yang membuat daerah mengalami kerugian yang cukup besar.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah pun menjajaki komunikasi dan kerjasama dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI).
Penandatanganan yang berlangsung di ruang Aula Markas Besar Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, itu dihadiri langsung oleh Bapak Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia selaku Kepala Bakamla dan Bapak S. Irawan, M.M selaku Sekretaris Utama Bakamla Republik Indonesia.
Selain itu, Dalam sambutannya, Kepala Bakamla menyebut, perairan Buru Selatan merupakan wilayah strategis sebagai etalase terdepan keamanan negara, dan termasuk dalam 35 titik pembangunan stasiun sistem peringatan dini (SPD) di wilayah perairan Indonesia.
Ibu Bupati Buru Selatan juga menyambut baik penandatanganan kerjasama dimaksud.
Dalam sambutannya, Ibu Bupati menyebut, akan mengsupport segala bentuk aktivitas Bakamla di Buru Selatan, termasuk menyiapkan lahan untuk pembangunan Kantor Bakamla.
Di akhir sambutan, Ibu Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Bakamla dan segenap keluarga besar Bakamla yang hadir pada acara penandatanganan karena telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Buru Selatan. (*)
