SNI.ID, SAPARUA : Pemerintah Kecamatan Saparua menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) untuk membahas isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Rapat berlangsung di ruang Camat Saparua, Rabu (24/9/2025), dengan melibatkan unsur pimpinan instansi terkait.
Rapat dipimpin oleh Camat Saparua, Winny Prajawati Salamor, S.STP, dan dihadiri Danramil 1504-03/Saparua Mayor Inf Junaidi, Wakapolsek Saparua IPDA Rudy Rihulay, Kacabjari Ambon di Saparua Asmin Hamja, SH, MH, Plt Sekcam Saparua, serta Kanit Intelkam Polsek Saparua. Kehadiran para unsur pimpinan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas wilayah.
Dalam sambutannya, Winny menegaskan bahwa tujuan utama rapat koordinasi adalah memperkuat sinergi antarlembaga pemerintahan dan aparat keamanan, sekaligus menyamakan langkah menghadapi isu strategis yang berkembang di masyarakat.
“Pemeliharaan kamtibmas bukan hanya tanggung jawab Forkopimcam semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Perlu kontribusi maksimal dari seluruh elemen, baik pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, hingga ormas,” ujar Winny.
Ia menekankan, rapat ini tidak didasari adanya indikasi kerusuhan atau pergerakan tertentu, melainkan forum bersama untuk membahas kendala dan persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap stabilitas keamanan dapat terus terjaga sehingga tidak mengganggu aktivitas sosial maupun ekonomi warga.
Rapat Forkopimcam ini juga menjadi ajang konsolidasi internal bagi aparat pemerintahan dan penegak hukum di tingkat kecamatan. Menurut Winny, keberhasilan menjaga kondusivitas wilayah akan berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.
“Harapan kami, dengan bersinergi, wilayah Kecamatan Saparua dapat tetap kondusif, aman, dan tentram. Hal ini penting untuk mendukung iklim perekonomian dan investasi yang sehat,” tutupnya.
Dengan terselenggaranya rapat ini, Forkopimcam Saparua meneguhkan peran strategisnya sebagai wadah koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah, membangun kepercayaan publik, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan di tingkat kecamatan. (*)
