SNI.ID, AMBON : Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Derek Loupatty mengatakan, SOKSI Maluku menargetkan pembentukan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DEPICAB) di 11 kabupaten/kota dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2025.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya konsolidasi organisasi setelah terbentuknya DEPICAB SOKSI Kota Ambon. Selanjutnya, pembentukan kepengurusan akan dilanjutkan hingga ke tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Menurut Loupatty, kepemimpinan Ketua DEPIDAR SOKSI Maluku Boy Sangadji menjadi momentum kebangkitan SOKSI di daerah ini setelah sekitar 30 tahun vakum.
“Kami percaya kebangkitan organisasi sangat bergantung pada pemimpinnya. Karena itu, DEPINAS SOKSI tidak salah memilih Bung Boy untuk menahkodai SOKSI di Maluku,” ujar Derek Loupatty dalam arahannya di Ambon, Senin, (10/11/25).
Ia menyampaikan optimisme bahwa SOKSI akan terus bergerak maju dan menjadi mitra strategis pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya di Kota Ambon.
Menurutnya, salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah tingginya angka pengangguran intelektual. Setiap tahun, sekitar 2.000 hingga 3.000 lulusan sarjana dihasilkan di Maluku, sementara lapangan kerja yang tersedia masih terbatas.
“Bukan karena orang Maluku malas, tetapi pemerintah perlu menyiapkan lapangan kerja yang memadai. Di sinilah peran SOKSI untuk ikut mendorong solusi,” kata Loupatty.
Ia menambahkan, SOKSI memiliki jaringan luas di tingkat nasional yang terdiri atas menteri, anggota DPR, hingga para pengusaha. Jaringan ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi daerah dalam membangun perekonomian dan membuka peluang kerja baru.
“Dengan kepemimpinan Bung Boy Sangadji dan jajaran yang baru terpilih, kami yakin SOKSI akan memberikan warna baru dalam dinamika organisasi kemasyarakatan di Maluku, terutama di Kota Ambon,” ujarnya.
Ia menambahkan sebagai organisasi kemasyarakatan, SOKSI menegaskan posisinya sebagai ormas independen yang lahir dari kalangan pekerja, profesional, dan karyawan. Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai BUMN/BUMD dapat menjadi anggota SOKSI.
Meski demikian, Menurut Derek, aspirasi politik SOKSI tetap berorientasi kepada Partai Golkar, mengingat organisasi ini merupakan salah satu pendirinya. ASN aktif tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik, namun dapat berperan dalam struktur organisasi SOKSI.
“SOKSI bukan partai politik, melainkan ormas yang berasaskan karya dan pengabdian,” tegas Loupatty.
