Kapus Kairatu Tuai Sorotan Usai Sidak Wabup SBB

SNI.ID, SBB : Kunjungan mendadak Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selfinus Kainama, ke Puskesmas Kairatu pada Jumat, 2 Mei 2025, kembali menjadi sorotan publik. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pasien BPJS di fasilitas kesehatan tersebut.

Dalam pemberitaan media online transtv45.com berjudul “Wabup SBB Sidak Puskesmas Kairatu, Bongkar Dugaan Pungli Pasien BPJS”, Wabup menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik pungli di layanan kesehatan, khususnya terhadap pasien BPJS. Ia juga menyatakan akan mengambil tindakan tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.

Namun, pasca sidak tersebut, muncul pernyataan kontroversial dari Kepala Puskesmas (Kapus) Kairatu, Nurma Mahu. Dalam rapat internal keesokan harinya, Kapus menyebut bahwa kedatangan Wabup bukanlah sidak, melainkan kunjungan keluarga yang sedang dirawat. Pernyataan ini dianggap bertentangan dengan fakta yang dipublikasikan media, termasuk dokumentasi foto yang menunjukkan interaksi langsung Wabup dengan staf rawat inap dan pernyataan tegas di lokasi.

Tak hanya itu, dugaan manipulasi informasi juga menyeret salah satu oknum perawat yang mengelak dikonfirmasi media dengan alasan sedang menangani pasien, padahal menurut keterangan petugas piket, perawat tersebut tidak bertugas saat itu. Bahkan, ia mengklaim berita media adalah hoaks dan membantah terjadi pembicaraan dengan Wabup.

Tindakan Kapus yang dinilai menyebarkan informasi tidak benar dan memecah soliditas internal Puskesmas menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan meminta Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman dan Wabup Selfinus Kainama untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Kapus Kairatu sebagai bentuk pembinaan.

“Jika satu bagian tubuh merusak seluruh sistem, maka harus ada tindakan pemotongan agar tidak menjalar lebih jauh,” ujar seorang tokoh masyarakat yang tak ingin disebutkan namanya, mengutip prinsip ajaran Kristen yang relevan dengan kondisi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Kapus Nurma Mahu belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat pun berharap agar Dinas Kesehatan tidak menutup mata dan segera melakukan evaluasi menyeluruh demi menjaga nama baik pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.


Redaksi: SNI-02