SNI.ID, MALTENG — Lembaga Adat Latupati Leihitu menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi Adat sebagai bentuk penguatan peran adat dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di wilayah Jazirah Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu. Kegiatan berlangsung di Gaba Gaba Resto, Negeri Suli, Kabupaten Maluku Tengah, pada Minggu (27/7/2025).
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamet, Anggota DPR-RI Saadiah Uluputty, perwakilan Dit Binmas Polda Maluku Ipda Melcon Mauanakotta, Ketua Latupati Leihitu Hj. Ali Slamat, Sekretaris Latupati Hafes Mansyur Lausepa, serta para raja dan kepala desa dari negeri-negeri adat di Jazirah.
Ketua Latupati Leihitu, Hj. Ali Slamat, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kehadiran lembaga adat dalam merespons dinamika sosial yang berkembang, termasuk gesekan-gesekan yang dipicu oleh perbedaan pandangan, informasi hoaks di media sosial, serta isu-isu lokal yang kerap menimbulkan ketegangan.
“Stabilitas dan kedamaian di negeri-negeri adalah landasan utama bagi pembangunan dan kesejahteraan. Lembaga adat tidak boleh tinggal diam,” tegasnya.
Ia menyebutkan, Latupati terus melakukan pendekatan kultural, membangun dialog antar tokoh, serta menguatkan kembali nilai-nilai pela-gandong sebagai warisan luhur masyarakat Maluku. Upaya ini, kata dia, tidak cukup sebatas simbolik, namun harus diwujudkan dalam tindakan konkret seperti mediasi aktif, kegiatan sosial bersama, dan sinergi dengan pemerintah serta aparat keamanan.
Dalam arahannya, Ali Slamat juga menekankan pentingnya program adat yang menyasar generasi muda, antara lain pendidikan adat berbasis sekolah, festival budaya negeri, serta pelatihan kepemimpinan adat untuk pemuda.
Ia menegaskan fungsi lembaga adat harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, menjadi solusi atas persoalan sosial dan ekonomi.
Ia juga mengajak seluruh pemangku adat untuk bersatu menjaga Maluku sebagai “rumah besar” yang damai dan sejahtera.
“Kalau kita longgar, rumah ini bisa retak. Tapi kalau kita kuat, rumah ini akan menjadi tempat yang aman bagi anak cucu kita,” pungkasnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamet, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan seperti ini berdampak positif terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara itu, Ipda Melcon Mauanakotta dari Dit Binmas Polda Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap peran lembaga adat dalam menjaga keamanan wilayah.
“Kami siap terus memberikan pelayanan dan himbauan kepada masyarakat,” ucapnya.
Anggota DPR RI, Saadiah Uluputty, turut mengapresiasi forum ini sebagai ruang strategis menyampaikan gagasan dan membahas persoalan-persoalan krusial yang selama ini menghambat kemajuan masyarakat.
Rapat Latupati ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta mendorong kemajuan sosial-budaya di wilayah Jazirah Maluku. (*)
