SNI.ID, SAPARUA TIMUR : Aktivitas pemerintahan di Kantor Negeri Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua Barat, pada Rabu (26/12/2025) lumpuh total setelah kantor dipalang sejumlah oknum warga yang mempersoalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra. Pemalangan dilakukan setelah jam kerja selesai, namun dampaknya langsung dirasakan masyarakat karena seluruh pelayanan administrasi terhenti.
Aksi pemalangan yang dilakukan secara sepihak itu dinilai merugikan warga yang sedang membutuhkan layanan pemerintahan, mulai dari administrasi kependudukan hingga pelayanan surat-menyurat lainnya. Sekretaris Negeri Siri Sori Amalatu, Sammy H. Tutuhatunewa menyebut tindakan tersebut tidak hanya menghambat pelayanan publik, tetapi juga menampilkan informasi keliru terkait mekanisme penyaluran BLT Kesra.
Pemerintah Negeri: BLT Kesra Bukan Program Pemerintah Negeri
Dalam pernyataan resminya, Sammy menegaskan bahwa BLT Kesra bukanlah program yang diatur, ditentukan, maupun disalurkan oleh pemerintah negeri, melainkan program bantuan kesejahteraan yang ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah negeri hanya menjalankan fungsi verifikasi terbatas atas data yang dikirimkan pusat.
“Peran kami hanya memastikan bahwa nama penerima berdomisili di Negeri Siri Sori Amalatu, tidak berstatus pegawai, dan sesuai data yang dikirimkan pemerintah pusat. Selebihnya, bukan kewenangan kami,” tegas Sammy dalam pernyataannya kepada media ini saat dihubungi via telepon selular Rabu malam.
Penjelasan ini disampaikan Sammy untuk meluruskan dugaan yang beredar bahwa pemerintah negeri menentukan sendiri siapa saja penerima BLT Kesra, sebuah informasi yang dinilai menyesatkan dan berpotensi memicu keresahan.
Oknum Diduga Lakukan Perusakan, Padahal Pernah Terima Bantuan
Dalam aksi pemalangan tersebut, beberapa individu yang disebut terlibat Roly Atihuta, Nikson Sapulete, Ine Palinussa, dan Yohana Kesaulija dilaporkan melakukan perusakan sejumlah fasilitas kantor. Kerusakan yang terjadi antara lain pintu kantor, beberapa peralatan kerja, serta fasilitas pendukung pelayanan lain.
Pemerintah negeri menyayangkan tindakan tersebut, terlebih karena para oknum yang disebutkan diketahui selama ini justru pernah menerima berbagai bentuk bantuan, baik dari pemerintah negeri maupun pemerintah pusat. Hal ini dianggap ironis dan membuat motif pemalangan tersebut diragukan.
“Pemalangan ini tidak berdasar dan menyesatkan publik. Selain merusak fasilitas negara, tindakan ini menghambat pelayanan masyarakat yang seharusnya kami utamakan,” ungkap Sammy.
Aksi Dinilai Tidak Berkaitan dengan BLT Ekstrem
Sammy menegaskan bahwa isu yang diangkat para pelaku tidak berhubungan dengan BLT Ekstrem, sebuah program lain yang berbeda mekanisme maupun sasarannya. Pemerintah menilai hal ini menunjukkan bahwa aksi pemalangan didasari kepentingan pribadi dan bukan aspirasi masyarakat secara umum.
“Tindakan ini murni sepihak dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Aksi seperti ini mencoreng nama baik pemerintah negeri dan menghambat kegiatan pelayanan,” tegas Sammy.
Pemerintah Tempuh Jalur Hukum
Atas peristiwa tersebut, Pemerintah Negeri Siri Sori Amalatu menyatakan akan menempuh proses hukum terhadap para pelaku pemalangan dan perusakan, termasuk dugaan pencemaran nama baik. Langkah ini diambil demi menjaga martabat pemerintah negeri dan memberikan kepastian hukum agar kejadian serupa tidak terulang.
Pemerintah juga telah melakukan pendataan kerusakan fasilitas dan berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk proses selanjutnya.
Imbauan kepada Warga: Tidak Mudah Terprovokasi
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Negeri Siri Sori Amalatu mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu-isu yang tidak terverifikasi. Pemerintah meminta warga tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan persatuan di dalam negeri.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Mari bersama menjaga stabilitas negeri,” himbau Sammy yang juga Sekertaris Negeri SSA.
Pemerintah juga memastikan komitmennya untuk tetap mengutamakan pelayanan publik dan menjaga kelancaran pemerintahan di tingkat lokal.
BLT Desa dan BLT Kesra: Dua Program Berbeda
Insiden pemalangan semakin memperjelas pentingnya pemahaman publik terkait perbedaan skema bantuan pemerintah. Pemerintah negeri menegaskan bahwa BLT Desa dan BLT Kesra adalah dua program yang berbeda, baik dari sisi sumber anggaran maupun sasaran penerimanya.
- BLT Desa
Bersumber dari Dana Desa dan ditujukan untuk keluarga miskin atau miskin ekstrem di tingkat kampung/desa. Penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah desa (musdes).
- BLT Kesra
Bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan menyasar masyarakat pada desil 1 hingga 4, yakni kelompok miskin hingga menengah ke bawah. Penetapannya sepenuhnya berdasarkan data nasional.
Dengan pemahaman yang tepat, pemerintah berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat dan tetap mendukung iklim pemerintahan yang tertib dan kondusif di Negeri Siri Sori Amalatu. (*)
