SNI.ID, AMBON – Polda Maluku terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan proses rekrutmen anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pengawasan langsung tahapan Wawancara Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin oleh Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K., di Gedung SMA Negeri 2 Ambon, Kamis (18/6/2026).
Kehadiran Kabid Propam selaku Ketua Bidang PMK di lokasi seleksi menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta bebas dari segala bentuk penyimpangan, intervensi, maupun praktik percaloan yang dapat mencederai integritas proses rekrutmen Polri.
Dalam keterangannya, Kombes Pol Indera Gunawan menegaskan bahwa tahapan PMK merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan calon anggota Polri tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan fisik yang memadai, tetapi juga memiliki integritas, karakter kebangsaan, loyalitas, serta mental kepribadian yang baik.
“Tahapan Penelusuran Mental Kepribadian memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa calon anggota Polri yang akan direkrut memiliki integritas, moralitas, dan komitmen kebangsaan yang kuat. Kami berkomitmen menjaga proses ini tetap bersih, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai prinsip BETAH yang menjadi pedoman dalam seluruh rangkaian seleksi penerimaan Polri,” tegas Kombes Pol Indera Gunawan.
Ia juga menegaskan bahwa Polda Maluku tidak memberikan ruang terhadap praktik-praktik yang dapat merusak kredibilitas proses rekrutmen.
“Kami memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat berdasarkan kemampuan dan kualitas diri masing-masing. Tidak ada ruang bagi praktik percaloan, titipan, maupun intervensi dalam bentuk apa pun. Seluruh proses diawasi secara ketat untuk menjamin hasil seleksi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan tahapan PMK tersebut, Kabid Propam didampingi Kabag Dalpers Ro SDM Polda Maluku AKBP Tommy Bambang Souissa, S.I.K., Kasubbag Diapers Bag Dalpers Ro SDM, serta Ps. Kaur Litpers Subbid Paminal Bid Propam Polda Maluku.
Untuk menjaga kualitas dan integritas seleksi, proses wawancara turut diawasi oleh Tim Pengawas Internal yang melibatkan personel Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Maluku. Pengawasan berlapis ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan berjalan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri.
Sementara itu, Karo SDM Polda Maluku, KBP Jemi Junaidi, S.I.K, selaku Ketua Panitia Daerah Penerimaan Polri Tahun Anggaran 2026 menegaskan bahwa tahapan PMK menjadi bagian penting dalam upaya membangun sumber daya manusia Polri yang unggul dan berintegritas sebagai implementasi kebijakan rekrutmen Polri yang berbasis merit.
“Penerimaan anggota Polri bukan sekadar mencari peserta yang lulus seleksi, tetapi mencari putra-putri terbaik bangsa yang memiliki integritas, karakter kebangsaan, mental kepribadian yang baik, serta kesiapan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi,” ujarnya.
Menurutnya, proses seleksi yang kredibel merupakan fondasi penting dalam mencetak anggota Polri yang profesional serta mampu menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks di masa depan.
Tahapan wawancara PMK sendiri difokuskan pada pendalaman aspek kepribadian, ideologi, wawasan kebangsaan, rekam jejak sosial, integritas, serta komitmen peserta terhadap nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Melalui proses seleksi yang ketat, objektif, dan diawasi secara berlapis, Polda Maluku berharap dapat menghasilkan calon anggota Polri yang tidak hanya unggul secara akademik dan fisik, tetapi juga memiliki karakter kuat, integritas tinggi, serta dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi program transformasi menuju Polri Presisi, khususnya dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia unggul untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan.
