SNI.ID, Saparua Timur – Camat Saparua Timur, Halid Pattisahusiwa, mengungkapkan bahwa proses pemilihan raja di sejumlah negeri di wilayahnya berjalan aman dan lancar.
Ia menyebut hal ini menunjukkan tingkat kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi semakin meningkat.
“Semua proses demokrasi berjalan aman dan lancar. Ini mencerminkan bahwa negeri-negeri di wilayah Saparua Timur dalam pemilihan raja sudah semakin dewasa dan matang menerima perbedaan,” kata Halid saat ditemui media ini usai pemilihan raja Ihamahu, Rabu (16/7/2025).
Menurut Halid, seluruh tahapan administrasi mulai dari penyusunan daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih tetap (DPT), hingga hari pencoblosan berlangsung sesuai prosedur tanpa hambatan.
Ia juga menjelaskan keterlambatan pelaksanaan pemilihan sebelumnya disebabkan oleh surat edaran Mendagri, yang meminta seluruh proses pemilihan kepala pemerintahan negeri ditunda hingga tahapan nasional seperti Pilpres, Pileg, Pilgub, dan Pilkada selesai.
“Setelah seluruh tahapan nasional selesai, baru kita lanjutkan pemilihan di negeri-negeri. Tuhaha sudah selesai, dan sekarang Ihamahu juga sukses dan aman,” jelasnya.
Halid menilai warga sudah mulai memahami nilai-nilai demokrasi.
Ia mencontohkan bagaimana calon yang kalah bisa menerima hasil pemilihan dengan lapang dada, dan yang menang juga merangkul semua pihak.
“Kita lihat tadi, yang kalah bisa menyambut yang menang, dan yang menang bisa merangkul yang kalah. Ini bentuk kematangan demokrasi di tingkat lokal,” katanya.
Terkait raja terpilih di Negeri Ihamahu, Halid mengatakan bahwa tantangan ke depan cukup besar, khususnya dalam pengelolaan program-program seperti koperasi Merah Putih, BUMNeg, serta dana desa.
“Raja harus bisa memahami etika birokrasi, bisa bekerja sama dengan kecamatan dan kabupaten. Apalagi dana koperasi desa Merah Putih jumlahnya besar, jadi perlu pengelolaan yang baik dan sesuai regulasi,” ungkapnya.
Halid juga memastikan bahwa perangkat desa di Ihamahu saat ini masih dalam kondisi kerja yang baik.
Namun ia menyoroti beberapa negeri lain yang mengalami keterlambatan pencairan dana karena lemahnya kinerja perangkat. (*)
Sementara itu, untuk pelantikan Raja Ihamahu, pihak kecamatan masih menunggu hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
“Pelantikan itu kewenangan kabupaten. Kami hanya melaporkan hasilnya, lalu menunggu jadwal resmi dari Bupati melalui Kabag Tata
Pemerintahan,” tutupnya.
