SNI.ID, SAPARUA TIMUR : Pemerintah Negeri Itawaka terus menjalankan program ketahanan pangan meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama keterbatasan anggaran Dana Desa.
Kepala Pemerintahan Negeri Itawaka, Wellem Wattimena, mengatakan bahwa secara umum program tersebut berjalan cukup baik, walaupun masih ditemui kendala teknis di lapangan.
Salah satu kendala utama, kata Wellem, terjadi pada kegiatan penanaman sayuran yang dipengaruhi oleh perbedaan kebutuhan nutrisi masing-masing tanaman. Beberapa jenis sayuran, seperti kangkung dan bayam merah, dapat tumbuh dengan baik, namun hasil panennya berbeda karena kebutuhan unsur hara yang tidak sama.
“Secara umum berjalan baik, tetapi memang ada kendala teknis. Kangkung misalnya, hasilnya cukup bagus, begitu juga bayam merah, namun kebutuhan nutrisinya berbeda sehingga hasil panennya tidak bisa disamakan,” unhkap Wellem, kepada media diruangannya, Senin (12/1/26).
Selain kendala teknis, pemerintah negeri juga menghadapi penurunan pagu Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Pada tahun sebelumnya, alokasi anggaran mencapai sekitar 20 persen dari Dana Desa atau kurang lebih Rp160 juta. Namun pada tahun anggaran berjalan, pagu tersebut mengalami penurunan signifikan dan diperkirakan hanya sekitar Rp60 juta.
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah negeri masih mempertimbangkan arah pengelolaan usaha ke depan. Menurut Wellem, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah jenis usaha yang akan dijalankan ditentukan oleh dinas terkait, berasal dari kebijakan pemerintah pusat melalui dinas teknis, atau dikembalikan sepenuhnya pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negeri (BUMNEG).
“Kalau pengelolaan dikembalikan ke BUMNEG, tentu ini menjadi bahan pertimbangan serius bagi pengurus. Dengan anggaran Rp60 juta, perencanaannya sangat berbeda dibandingkan saat kita masih memiliki anggaran Rp160 juta,” ujarnya.
Meski demikian, Pemerintah Negeri Itawaka mulai menyiapkan arah pembangunan jangka menengah, khususnya untuk program prioritas tahun 2026. Salah satu fokus yang tengah disiapkan adalah pengembangan usaha di luar sektor hidroponik yang selama ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan.
Ia menjelaskan pengurus BUMNEG bersama pemerintah negeri melihat potensi besar pada sektor pariwisata, khususnya di kawasan pantai yang selama ini menjadi lokasi persinggahan kapal. Beberapa konsep pengembangan wisata yang direncanakan antara lain pembangunan jembatan penghubung antar batu karang, penyediaan perahu kaca untuk menikmati keindahan dasar laut dan terumbu karang, serta pengembangan usaha kuliner berbasis hasil laut.
“Kami melihat potensi wisata pantai cukup besar. Ada rencana menyediakan perahu kaca agar pengunjung bisa melihat langsung terumbu karang, serta kafe kecil yang menyajikan ikan bakar,” jelas Wellem.
Ia juga mengatakan pengembangan usaha kuliner tersebut juga dirancang untuk melibatkan masyarakat setempat secara langsung. Warga yang memiliki kelapa muda, misalnya, akan dilibatkan dengan sistem pembelian yang saling menguntungkan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Program-program tersebut direncanakan menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Namun, dengan keterbatasan pagu Dana Desa, Pemerintah Negeri Itawaka menyadari perlunya dukungan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi,”katanya.
Oleh karena itu, pemerintah negeri berharap adanya perhatian dari dinas-dinas terkait, khususnya Dinas Pariwisata, guna mendorong realisasi pengembangan sektor wisata tersebut.
“Kami tentu berharap ada dukungan dari pemerintah daerah dan provinsi. Dengan keterbatasan Dana Desa, dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan negeri,” kata Wellem.
Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan penyusunan proposal yang matang dan terencana.
Menurutnya, gagasan pembangunan tidak cukup hanya disampaikan secara lisan, tetapi harus dituangkan secara tertulis agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Selain menyiapkan pengembangan pariwisata, aktivitas ekonomi masyarakat melalui penjualan sayur juga masih berjalan aktif. Sejumlah warga secara rutin menjual sayur seperti kangkung cabut, sawi, dan pepaya. Sebagian pasokan sayur tersebut bahkan didatangkan dari Pulau Seram untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Setiap kali panen, hasil sayur langsung dipasarkan dan kerap habis terjual pada siang hari. Direktur BUMNEG menyebutkan bahwa pihaknya memiliki jaringan ibu-ibu yang membantu memasarkan sayur ke luar wilayah. Namun, kebutuhan masyarakat di dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.
“Kalau masih ada sisa, baru kita pasarkan ke luar. Tapi kebutuhan masyarakat tetap yang utama,” ujarnya.
Sebagian besar pembeli merupakan pegawai dan warga yang memilih membeli sayur siap pakai. Karena itu, pemasaran lebih banyak dilakukan di dalam negeri. BUMNEG juga tidak memasarkan sayur ke pasar besar seperti di Saparua karena pasar tersebut sudah dipenuhi pedagang sayur yang berjualan setiap hari.
Secara keseluruhan, Wellem memastikan bahwa BUMNEG tetap berjalan normal dan terus berupaya mencari langkah-langkah strategis agar berbagai program ekonomi yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dari sektor pangan maupun pariwisata,” pungkasnya.
