SNI.ID, AMBON — Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Ria Anis Purwaningrum, menghadiri acara Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan OJK Provinsi Maluku, Senin (18/05/2026).
Kehadiran Plh. Kabag TU mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr. H. Yamin, S.Ag., M.Pd.I., pada agenda strategis yang turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanath, S.Sos., Ketua Dewan Audit OJK RI Ny. Sophia Wattimena, anggota DPD RI Novita Anakotta, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata, unsur Forkopimda, pimpinan lembaga jasa keuangan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Haramain Billady resmi dikukuhkan sebagai Kepala OJK Provinsi Maluku menggantikan Andi Muhammad Yusuf yang mendapat amanah baru di Departemen Literasi OJK Jakarta.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyampaikan apresiasi atas dedikasi Andi Muhammad Yusuf selama memimpin OJK Maluku, khususnya dalam mengawal proses Kelompok Usaha Bank (KUB) BPD Maluku-Maluku Utara.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi kepada Kepala OJK Maluku sebelumnya, Bapak Andi Muhammad Yusuf atas dedikasi selama ini, khususnya dalam pengawalan proses KUB BPD Maluku-Maluku Utara yang menjadi langkah strategis bagi stabilitas perbankan daerah,” ujarnya.
Wagub juga menyampaikan selamat datang kepada Kepala OJK Maluku yang baru, Haramain Billady, seraya berharap terbangun sinergi yang kuat antara OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di wilayah kepulauan.
“Kami menantikan sinergi yang kuat antara OJK dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di Bumi Raja-Raja,” katanya.
Menurut Abdullah Vanath, kondisi ekonomi Maluku pada awal tahun 2026 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan resilien. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Maluku mencapai 5,16 persen yang didorong sektor jasa keuangan sebesar 9,02 persen, dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga di angka 3,13 persen.
Meski demikian, ia menilai tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan masih menjadi pekerjaan besar dalam pemerataan akses layanan keuangan digital.
“Dengan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.422 pulau, perluasan akses layanan keuangan digital menjadi tantangan sekaligus peluang besar yang harus dijawab bersama,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat permodalan perbankan daerah, serta mendorong penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
“Efektivitas program literasi dan inklusi keuangan sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, maupun seluruh unsur Forkopimda,” tegasnya.
Sementara itu, Plh. Kabag TU Kanwil Kemenag Maluku, Ria Anis Purwaningrum, menyampaikan bahwa Kementerian Agama mendukung penguatan literasi keuangan dan inklusi digital sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga vertikal sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang sehat dan produktif.
“Kami berharap kehadiran OJK terus memperkuat edukasi dan literasi keuangan masyarakat, termasuk di lingkungan ASN dan lembaga keagamaan, sehingga masyarakat semakin cerdas, bijak, dan terlindungi dalam mengakses layanan keuangan,” ujar Ria Anis kepada media ini
Kegiatan pengukuhan berlangsung khidmat dan penuh semangat kolaborasi sebagai momentum memperkuat sektor jasa keuangan yang inklusif, tangguh, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat Maluku hingga wilayah kepulauan terpencil.
