SNI.ID, SAPARUA TIMUR : Pemerintah Negeri Administratif Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar Rembuk Stunting sebagai langkah menyusun program pencegahan stunting sekaligus menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Tahun 2027, Kamis (25/6/26).
Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mahu, Christina Lawalatta, mengatakan Rembuk Stunting merupakan forum musyawarah di tingkat desa untuk menghimpun berbagai usulan dan gagasan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Kegiatan ini menjadi tahapan awal sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Negeri untuk penyusunan RKP Tahun 2027,” kata Christina.
Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan pemerintah negeri beserta staf, Badan Permusyawaratan Negeri (BPN), petugas gizi Puskesmas Hatawano, pendamping kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Babinsa, kader Posyandu, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, hingga perwakilan keluarga yang memiliki ibu hamil, bayi, dan balita.
Dalam rembuk tersebut, peserta menerima materi mengenai pencegahan stunting dari petugas gizi Puskesmas Hatawano dan paparan dari pendamping kecamatan terkait program nasional percepatan penurunan stunting.
Selain itu, berbagai usulan juga dibahas dalam diskusi, di antaranya penguatan pelayanan Posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), pemeriksaan ibu hamil, pelayanan bagi bayi dan balita, serta intervensi terhadap remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah.
Christina juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan kepesertaan BPJS secara optimal.
“Jangan menunggu sakit baru datang ke fasilitas kesehatan. Pemeriksaan secara rutin penting dilakukan sebagai langkah pencegahan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data terbaru dari petugas gizi Puskesmas Hatawano, Negeri Mahu saat ini tidak memiliki kasus stunting atau berada pada angka nol stunting.
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama pemerintah negeri, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan seluruh pemangku kepentingan yang terus bersinergi dalam menjalankan program pencegahan stunting,” katanya.
Meski demikian, Christina menegaskan upaya pencegahan tidak boleh berhenti. Menurutnya, pelayanan kesehatan, terutama Posyandu, harus tetap berjalan secara optimal meskipun anggaran Dana Desa mengalami penyesuaian.
“Harapan kami, angka nol stunting ini dapat terus dipertahankan. Karena itu, anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas demi menjaga kesehatan ibu dan anak di Negeri Mahu,” tutupnya. (*)
