SNI.ID, AMBON : Anggota DPD RI, Nono Sampono, menanggapi isu Pengelolaan Investasi Kesejahteraan (PIK) yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan publik. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama Pengelola Investasi Kesejahteraan (PIC) mengikuti langkah-langkah penyelesaian yang diambil pemerintah.
“Langkah penertiban sudah dilakukan, dan proses hukum sedang berjalan. Jika ada permasalahan, tentu harus diselesaikan karena melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pengembang,” ujar Nono Sampono kepada wartawan di Halaman Kediaman Pribadinya, Wayame, Ambon, Sabtu (23/5/25).
Ia juga mengungkapkan bahwa berbagai pihak telah dimintai keterangan terkait kasus ini, termasuk dirinya, pejabat pemerintah daerah, instansi terkait, kepala desa, dan masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyebutkan permasalahan pagar bambu yang kini sudah jelas siapa pelaksananya dan siapa yang bertanggung jawab.
Selain itu, Nono Sampono turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku yang baru, Hendrik Lewerissa. Ia menyatakan bahwa meskipun pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan anggaran, pembangunan tetap harus berjalan.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan situasi ini, tetapi bukan berarti tidak ada upaya untuk membangun. Saya optimis bahwa dengan potensi yang dimiliki Pak Hendrik Lewerissa, masih banyak yang bisa dilakukan meskipun dalam keterbatasan,” katanya.
Terkait dengan masalah utang daerah, Nono menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Ia mengingatkan bahwa utang yang ada merupakan warisan dari masa lalu, dan menyelesaikannya dalam lima tahun saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, perlu keterbukaan untuk melihat bagaimana dana tersebut digunakan.
“Utang ini harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jika seluruhnya dibebankan pada pemerintahan saat ini, tentu lima tahun saja tidak cukup untuk melunasinya. Maka, perlu ada transparansi untuk mengetahui ke mana dana tersebut digunakan,” pungkasnya. (*)
