SNI.ID, SBB : Desa Riring tengah menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kuat praktik nepotisme yang mengakar dalam struktur pemerintahannya. Dari tujuh orang staf desa, lima di antaranya diketahui masih memiliki hubungan darah sebagai sepupu dari Kepala Desa. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran tentang integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
Tak hanya di pemerintahan desa, lingkaran keluarga Kepala Desa juga merambah ke sektor pendidikan dan ekonomi. Jabatan Kepala PAUD dijabat oleh keponakan Kepala Desa, sementara posisi strategis lainnya seperti Ketua Koperasi Merah Putih dan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dikuasai oleh sepupu dekat.
“Ini bukan lagi pemerintahan desa, tapi sudah seperti kerajaan keluarga,” ujar salah satu warga Desa Riring yang enggan disebutkan namanya, menggambarkan keresahan masyarakat terhadap kondisi ini, Kamis (19/6).
Situasi ini memicu pertanyaan besar terkait akuntabilitas dan asas meritokrasi dalam tata kelola desa. Masyarakat merasa kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa semakin tertutup karena dominasi keluarga tertentu dalam berbagai lini strategis.
Seorang narasumber kepada media ini lewat pesan WhatsApp pada sore kemarin mengungkapkan bahwa ada sejumlah tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang mubazir dan patut menjadi perhatian khusus pihak berwajib.
Ia menambahkan bahwa terdapat banyak data yang saat ini disimpan oleh masyarakat, yang apabila diinvestigasi lebih lanjut, dapat mengungkap kasus-kasus proyek mangkrak dan laporan fiktif.
Masyarakat dan pengamat mendesak agar pemerintah daerah serta lembaga pengawas segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan desa benar-benar berpihak pada kepentingan umum dan tidak dikuasai oleh kepentingan keluarga semata. (*)
