SNI.ID, SULAWESI UTARA – Beredarnya surat pemberitahuan aksi demonstrasi yang dijadwalkan pada 1 April 2026 di sekitar Kantor Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara mendapat klarifikasi dari Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih (LMP) Sulut, Jerry Ch. Sanger.
Ia menegaskan bahwa ormas yang dipimpinnya tidak terlibat dan tidak membenarkan anggotanya untuk turun ke jalan dalam momentum tersebut.
Jerry menyatakan bahwa LMP di bawah kepemimpinannya merupakan entitas yang sah secara hukum, telah terdaftar melalui SKTBH Kemenkumham RI dan tercatat di Kesbangpol Sulut.
“Saya tidak pernah menyerukan kepada anggota saya untuk melakukan aksi demo. Sudah bisa dipastikan itu kubu sebelah LMP (YW),” ujarnya dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (31/3).
Pernyataan ini dikeluarkan untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat dan pihak keamanan. Aksi yang diperkirakan melibatkan sekitar 1.000 orang tersebut direncanakan bertitik kumpul di Patung Wolter Monginsidi dan Pierre Tendean sebelum bergerak ke kantor pemerintahan, sesuai surat pemberitahuan bernomor 01/Aksi-Sulut/1/4-2026.
Jerry juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah jelang Hari Raya Paskah.
Menurutnya, penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan melalui jalur dialog yang lebih solutif.
“Seharusnya kita mengajukan permintaan berdialog dengan pemerintah sebelum turun ke jalan. Sulawesi Utara menjelang Paskah harus kita jaga dengan aman,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut selalu membuka ruang bagi ormas untuk memberikan masukan.
“Saya yakin Gubernur Sulut terbuka untuk berdiskusi. Prinsip saya adalah berjuang untuk masyarakat dan mendukung pemerintah dengan bersinergi bersama Forkopimda. Kalau bisa diskusi, kenapa harus demo?” ucapnya.
Penolakan ini menjadi komitmen LMP Mada Sulut dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Jerry mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan cara persuasif dalam mengawal pembangunan di Sulut.
