SNI.ID, JAKARTA : Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak Kamis (28/8/2025) hingga Minggu (31/8/2025) tak hanya diwarnai aksi kekerasan dan penjarahan, tetapi juga dibanjiri hoaks yang berseliweran di media sosial. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menegaskan, maraknya hoaks justru memperparah ketidakpastian dan mendorong eskalasi kekerasan.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho atau akrab disapa Zek, mengungkapkan sejumlah hoaks yang beredar, di antaranya video kerusuhan di Baghdad yang diklaim sebagai kejadian di Jakarta, serta kabar penjarahan di Gedung DPR dan Mal Atrium Senen. “Bahkan, beberapa hoaks sudah menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) berupa deepfake sehingga publik kesulitan mengidentifikasi secara cepat, malah tergocek,” ujar Zek dalam keterangan pers di Yogyakarta, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, hoaks dan manipulasi digital tersebut memicu ketidakpastian, kemarahan, hingga aksi kekerasan. Karena itu, Mafindo menyampaikan empat seruan kepada publik.
Pertama, Mafindo mendukung demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam negara demokrasi. Namun, aksi kekerasan baik oleh demonstran maupun aparat harus dihentikan, termasuk tindakan penjarahan yang masuk kategori pidana pencurian.
Kedua, selain aksi di jalanan, demonstrasi juga berlangsung di ruang digital atau digital aktivis. Banyak warganet melakukan live report melalui media sosial sebagai alternatif dari media arus utama. Mafindo menolak adanya pembatasan live report karena melanggar kebebasan berekspresi.
Ketiga, masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam menerima informasi. “Banyak mis informasi, disinformasi, hingga hasutan kebencian. Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas,” tegas Zek.
Keempat, Mafindo menyoroti dampak negatif aktivisme digital seperti doxing atau penyebaran data pribadi, persekusi daring, hingga serangan siber.
“Manfaatkan media mainstream maupun media sosial secara bertanggung jawab,” katanya.
Mafindo berharap kekerasan dan kerusuhan segera mereda.
“Kita perlu kembali bergandeng tangan untuk menata Indonesia ke depan, merajut kebersamaan,” pungkas Zek. (*)
