SNI.ID, SAPARUA TIMUR : Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Saparua, Saparua Timur, Nusalaut dan Pulau Haruku, Franky Loupatty, S.Pi, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka reses masa sidang II tahun 2025. Reses tersebut berlangsung pada 15–20 September 2025 dengan lokasi kegiatan di Negeri Nolloth, Negeri Tuhaha, serta Dusun Pia Negeri Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur.
Loupatty menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan maupun program pembangunan pemerintah daerah.
“Kegiatan reses ini mendapat antusias dari masyarakat karena memiliki nilai strategis untuk memastikan aspirasi masyarakat yang saya wakili terakomodir dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah,” ungkap Loupatty, Senin (22/9/2025).
Mantan Anggota DPRD Kota Ambon periode 2004–2009 itu menambahkan, kegiatan reses juga memiliki manfaat besar, di antaranya menjembatani kesenjangan informasi, memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas DPRD, serta membangun kepercayaan publik.
Menurut Loupatty, di era digitalisasi saat ini aktivitas pejabat publik sangat terbuka dan dipantau oleh masyarakat. Karena itu, wakil rakyat dituntut proaktif dalam melihat sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menyoroti kondisi kawasan Lease yang hingga kini masih tergolong tertinggal, baik dari aspek infrastruktur jalan, fasilitas gedung pemerintah, hingga sarana pendidikan.
“Kawasan Lease masih menjadi salah satu wilayah tertinggal di Maluku Tengah. Sebagai wakil rakyat, kami sangat terbeban dengan kondisi ini sehingga tidak ada kata diam. Harus terus berjuang untuk kemajuan jazirah Lease,” tegas Loupatty.
Lebih jauh, Loupatty menekankan pentingnya pengawalan visi-misi Kabupaten Maluku Tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Pada periode pertama 2025–2030, fokus pembangunan adalah peletakan pondasi yang harus konsisten dijabarkan dalam RPJMD, RKP, RKA, dan OPD terkait.
“Kita harus memastikan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJPD benar-benar terimplementasi. Dengan begitu, pembangunan di Maluku Tengah khususnya di Bumi Uliezer dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Di akhir, legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan pentingnya kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat jangan hanya bekerja di kantor atau di belakang meja, tetapi harus sering bertemu masyarakat, mendengarkan keluh kesah, memahami kebutuhan mereka. Dengan begitu, eksekusi program pembangunan tidak akan salah sasaran,” pungkasnya. (*)
