SNI.ID, AMBON : Kekuatan adat dan persaudaraan masyarakat Jazirah kembali diteguhkan melalui Musyawarah Adat Hetu Jazirah bertema “Lawa Lete Mena Hetu Jazirah – Maju Bersama Membangun Jazirah par Maluku pung Bae” yang digelar di Hotel Santika Ambon, Minggu (23/11/2025).
Forum ini menjadi momentum konsolidasi penting bagi 22 negeri adat di Jazirah untuk menyatukan komitmen serta memperkuat nilai gandong, pela, dan pelagandong.
Ketua Majelis Latupati Jazirah yang juga Raja Negeri Hitu Messing Ali Slamat, menyatakan bahwa musyawarah ini merupakan panggilan budaya dan spiritual untuk menyatukan kembali masyarakat Jazirah dalam satu barisan.
“Hari ini adalah hari besar ketika Jazirah memanggil kembali anak-anaknya. Ketika suara leluhur mengetuk pintu hati kita untuk bersatu sebagai satu semangat besar Hetu Jazirah,” ujar Ali dalam sambutannya.
Ia menambahkan, para leluhur tidak mewariskan kemewahan materi, melainkan adat pelagandong dan persaudaraan yang harus dijaga.
Menurut Ali, perubahan zaman membuat sebagian nilai adat mulai goyah sehingga perlu diperkuat kembali melalui forum bersama.
“Tiang-tiang adat ini mulai goyang. Ia hanya akan kuat jika negerinya bersatu, dan negeri hanya akan maju jika raja-raja berjalan sesuai sejarah dan adat,” kata dia.
Salah satu keputusan penting musyawarah adalah pembentukan Organisasi Adat Jazirah, wadah resmi yang menjadi rumah besar bagi 22 negeri di wilayah Jazirah. Organisasi ini akan menjadi pusat pelestarian adat, perlindungan hak ulayat, penguatan identitas masyarakat, serta ruang konsolidasi generasi muda.
“Ini bukan sekadar organisasi. Ini adalah jalan untuk menyelamatkan masa depan Jazirah,” tegas Ali Slamat.
Ia menekankan pentingnya menghentikan perbedaan yang selama ini memisahkan masyarakat. Jazirah, katanya, harus berjalan dalam satu tubuh dan satu sejarah.
Ia menambahkan para pemimpin adat mengingatkan pentingnya menanamkan nilai adat kepada generasi muda Jazirah. Mereka disebut sebagai pewaris sah yang harus mampu menjaga peradaban dan tanah ulayat.
“Tanamkan pada generasi muda bahwa mereka anak negeri yang besar, bukan penonton di tanah sendiri,” ujar Ali Slamat.
Sementara itu, Direktur Binmas Polda Maluku, Kombes Pol Hujrah Soumena, yang juga Upu Pasalo’ok Hetu Jazirah, menegaskan agar tidak ada pihak yang bertindak atas nama organisasi tanpa keputusan bersama.
“Sebagian besar dari kita sudah terlibat sejak awal. Karena itu saya tegaskan: jangan ada yang mengatasnamakan organisasi tanpa kesepakatan,” ujarnya.
Soumena juga mengingatkan agar siapa pun yang terpilih menjadi ketua organisasi tidak menjadikan jabatan sebagai alat mencari keuntungan pribadi.
Ia mendorong agar organisasi tetap fokus pada kontribusi terhadap masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, Soumena memaparkan beberapa langkah strategis yang disepakati, antara lain konsolidasi ke 22 negeri, penghapusan sekat agama, pelaksanaan pasar murah, penguatan silaturahmi internal, penyelesaian persoalan adat, hingga pembangunan jaringan mahasiswa dan ASN. (*)
