SNI.ID, JAKARTA : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2026 menyetujui laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan tahun buku 2025 serta menetapkan pembagian dividen kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
RUPS yang digelar di GIIA Maluku Hotel, Jakarta, Senin (23/2), dihadiri seluruh pemegang saham yang terdiri atas pemerintah daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Hadir antara lain Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir, Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jauwerissa, serta kepala daerah lainnya.
Direktur Utama Bank Maluku–Maluku Utara Syahrisal Imbar mengatakan laporan kinerja perseroan tahun 2025 diterima secara bulat oleh seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali.
“Pengendalinya ada dua sekarang, yaitu Gubernur Maluku dan Bank Jakarta. Bank Jakarta memiliki sekitar 7 persen saham, sedangkan Maluku 34,5 persen,” katanya.
Ia menambahkan penerimaan laporan tersebut didasarkan pada capaian kinerja yang meningkat tajam sepanjang 2025. “Diterima semua karena kinerja kita sangat luar biasa meningkat tajam,” ujarnya.
Sepanjang tahun buku 2025, total aset Bank Maluku–Maluku Utara tercatat Rp10,55 triliun atau tumbuh 19,84 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8,81 triliun. Penyaluran kredit mencapai Rp6,07 triliun atau meningkat 10,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan melampaui pertumbuhan kredit nasional.
Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp6,85 triliun atau tumbuh 18,58 persen secara tahunan dibandingkan posisi 2024 sebesar Rp5,78 triliun. Komposisi dana murah (giro dan tabungan) mencapai 51,34 persen, lebih besar dibandingkan deposito, yang menunjukkan struktur pendanaan bank semakin sehat.
Dari sisi profitabilitas, laba sebelum pajak tercatat Rp236,97 miliar atau tumbuh 9,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih mencapai Rp181,80 miliar atau meningkat sekitar 53 persen secara tahunan, jauh di atas pertumbuhan laba perbankan nasional yang berada pada kisaran satu digit.
Permodalan bank juga berada pada level kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 34,16 persen. Sementara rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tercatat 2,55 persen dan masih dalam kategori sehat.
Selain menyetujui laporan kinerja, RUPS juga menetapkan pembagian laba bersih tahun buku 2025 dengan porsi 74 persen sebagai dividen kepada para pemegang saham.
Provinsi Maluku menerima dividen sekitar Rp47 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sekitar Rp42 miliar. Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Timur masing-masing menerima sekitar Rp7,79 miliar.
Kabupaten Maluku Tenggara tercatat sebagai salah satu penerima dividen terbesar dengan sekitar Rp7,51 miliar, disusul Kabupaten Kepulauan Aru sesuai porsi kepemilikan saham. Pemerintah daerah lainnya di Maluku rata-rata menerima dividen sekitar Rp3–4 miliar.
Di wilayah Provinsi Maluku Utara, porsi dividen relatif lebih kecil. Namun Kabupaten Halmahera Tengah tercatat menerima sekitar Rp4 miliar karena konsisten melakukan penyertaan modal pada Bank Maluku–Maluku Utara.
Manajemen bank menilai pertumbuhan kinerja yang solid tersebut menunjukkan peran strategis Bank Maluku–Maluku Utara sebagai bank daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah melalui dividen.
