SNI.ID, AMBON – Inneke Tandiari, salah satu korban dugaan permasalahan tindakan medis di Klinik Kecantikan Er’el, membeberkan kronologi perawatan mesoterapi yang berujung pada munculnya benjolan dan pembengkakan di area wajah serta bawah dagu.
Hal tersebut disampaikan Inneke dalam konferensi pers bersama kuasa hukumnya, Mona Lappy, di Ambon, Senin (9/11/2026).
Inneke menjelaskan, awalnya dirinya datang ke klinik dalam kondisi sehat untuk menjalani perawatan kecantikan berupa tindakan mesoterapi. Namun, dua hari setelah penyuntikan, ia mengalami demam dan mulai muncul benjolan kecil di bagian tubuh yang disuntik.
Ia mengaku telah menghubungi dokter pada 30 Maret 2025 untuk menyampaikan keluhan terkait benjolan yang semakin membesar, terasa sakit, dan mengalami peradangan.
Selanjutnya, pada 1 April 2025, ia diminta kembali ke klinik dan menjalani tindakan penyayatan setelah sebelumnya diberikan suntikan anestesi untuk mengeluarkan benjolan di bagian bawah dagu.
Namun, kondisi tersebut tidak kunjung membaik sehingga pihak klinik kemudian membawanya ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Inneke selanjutnya menjalani pemeriksaan medis di Jakarta.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di RSPI, Inneke mengaku mendapatkan informasi adanya pembengkakan kelenjar getah bening serta jaringan lemak yang mengandung nanah dan darah.
Selain kondisi kesehatannya, Inneke juga mempertanyakan jenis produk yang digunakan dalam tindakan mesoterapi tersebut. Ia menyebut pihak dokter sempat menyampaikan nama produk Feel Like Solution, sementara terdapat informasi berbeda mengenai produk yang digunakan.
“Saya memiliki dokumentasi foto dan percakapan dengan pihak dokter sejak awal kejadian. Saya ingin meluruskan bahwa kondisi saya belum sepenuhnya sembuh seperti yang diberitakan,” katanya.
Inneke juga membantah tudingan bahwa dirinya meminta uang kompensasi sebesar Rp15 juta. Menurut dia, dana tersebut merupakan penggantian biaya perjalanan, akomodasi, dan pengobatan selama menjalani pemeriksaan di luar Ambon.
Ia menjelaskan, tawaran uang Rp50 juta yang sempat dibicarakan merupakan dana untuk kebutuhan operasi, bukan permintaan kompensasi darinya.
“Saya tidak pernah meminta kompensasi dalam jumlah tertentu. Yang saya minta adalah pertanggungjawaban atas tindakan medis yang telah dilakukan terhadap saya, termasuk biaya pengobatan sampai benar-benar sembuh,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Inneke Tandiari, Mona Lappy, mengatakan pihaknya menilai terdapat sejumlah aspek dalam tindakan medis tersebut yang perlu diperiksa lebih lanjut, terutama terkait standar pelayanan, penggunaan alat medis, keterbukaan informasi mengenai obat, dan prosedur keselamatan pasien.
Menurut dia, pasien seharusnya memperoleh penjelasan mengenai jenis produk yang digunakan, prosedur tindakan, serta risiko medis sebelum menjalani penyuntikan.
Mona juga menyoroti proses penanganan perkara yang sebelumnya masih berada pada tahap penyelidikan. Ia menilai seluruh kronologi dan bukti yang dimiliki kliennya perlu diperiksa secara menyeluruh.
Terkait proses hukum perdata, Mona menyampaikan pihaknya telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri yang dibacakan pada 21 Oktober 2026.
Selain itu, pihaknya berencana menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Kami akan terus memperjuangkan hak-hak klien kami melalui mekanisme hukum yang berlaku. Persoalan ini bukan semata-mata mengenai uang, tetapi menyangkut kondisi kesehatan dan pertanggungjawaban atas tindakan medis yang dialaminya,” kata Mona.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus mendampingi Inneke dalam menempuh proses hukum, termasuk upaya banding dan pelaporan kepada lembaga terkait. (*)
