SNI.ID, AMBON : Perum Bulog Wilayah Maluku dan Maluku Utara menandatangani dokumen hibah lahan dengan sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara guna mempercepat pembangunan infrastruktur pascapanen dan gudang penyimpanan pangan, Rabu (4/3/26), di Hotel Santika Ambon.
Penandatanganan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Maluku, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru, serta dari Provinsi Maluku Utara meliputi Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Tengah (Halteng), Kepulauan Sula, dan Pulau Morotai.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati MBD, Wakil Bupati Bursel, Ketua DPRD Bursel, Wakil Bupati Aru, Wakil Bupati Morotai, Sekretaris Daerah Halteng, Sekda Sula, Asisten I Pemprov Haltim, serta Wakil Bupati Halsel.
Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, mengatakan penyediaan infrastruktur pascapanen merupakan salah satu tugas utama Bulog dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Menurut dia, peran Bulog mencakup tiga aspek utama, yakni menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta memastikan stabilitas harga pangan.
“Pada aspek ketersediaan, Bulog bertanggung jawab menjamin stok pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai tersedia sepanjang tahun,”ujar Sudarsono dalam sambutannya.
Ia menjelaskan tidak semua daerah merupakan wilayah produsen utama, sementara sebagian besar wilayah Maluku dan Maluku Utara merupakan daerah nonprodusen meskipun memiliki potensi terbatas di beberapa kabupaten.
“Tantangan distribusi di wilayah kepulauan menyebabkan biaya logistik tinggi dan ketersediaan tidak selalu merata sepanjang tahun. Sejak 2025, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram guna menjaga harga di tingkat petani. Saat ini, cadangan stok nasional tercatat lebih dari 3,2 juta ton,”jelasnya.
Ia mengatakan pada saat panen raya harga cenderung turun sehingga Bulog menyerap gabah agar tidak jatuh di bawah HPP. Sebaliknya, di daerah non produsen harga cenderung naik sehingga perlu dikendalikan melalui kebijakan harga eceran tertinggi dan program stabilisasi.
“Presiden telah mengarahkan pembangunan 100 infrastruktur pascapanen pada 2026 di daerah produsen padi dan jagung. Infrastruktur tersebut meliputi dryer jagung, dryer padi, penggilingan padi, serta gudang penyimpanan beras,”katanya.
Ia mengungkapkan pembangunan gudang juga diprioritaskan di daerah terluar dan terdepan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal. Kabupaten yang telah menyelesaikan administrasi hibah lahan akan diprioritaskan dalam pembangunan tahun 2026.
“Setelah Idul fitri, Bulog akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian teknis terkait kapasitas gudang yang dibutuhkan, mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton, dengan mempertimbangkan data penyaluran, jumlah penduduk, dan potensi produksi daerah,”ungkapnya.
Ia menambahkan khusus Maluku Utara, Halmahera Timur juga dikaji kemungkinan pembangunan fasilitas dryer dan penggilingan padi selain gudang, sesuai potensi produksi setempat. “Program percepatan ini ditargetkan berjalan pada 2026–2027, termasuk di wilayah perbatasan dan kepulauan guna memperkuat distribusi dan ketahanan pangan,”tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama para kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen bersama mendukung pembangunan infrastruktur pascapanen di Maluku dan Maluku Utara.
