SNI.ID, SAPARUA – Pemerintah Negeri Paperu, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKPNeg) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Negeri Paperu, Jumat (16/10/2026).
Camat Saparua yang diwakili Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Saparua, Charles Pattiselano, meminta pemerintah negeri dan masyarakat menyusun program pembangunan secara cermat di tengah keterbatasan anggaran.
Ia mengatakan, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi forum untuk membahas dan menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui momentum ini, kita duduk bersama, berdiskusi, dan merancang program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027,” kata Charles dalam sambutannya.
Menurutnya, kondisi ekonomi global dan domestik serta kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah negeri harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Charles menyebutkan, anggaran yang tersisa sekitar Rp 200 juta harus dialokasikan untuk membiayai sejumlah program wajib, di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian makanan tambahan bagi balita dan kelompok lanjut usia, serta kebutuhan operasional kader.
Kondisi tersebut membuat anggaran yang tersisa untuk program pembangunan lainnya diperkirakan hanya mencapai puluhan juta rupiah.
Karena itu, ia meminta agar program yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Program yang direncanakan hendaknya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Negeri Paperu adalah keterbatasan air bersih.
Charles mengatakan, kebutuhan air bersih perlu dipertimbangkan sebagai prioritas karena masyarakat masih menghadapi kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, sejumlah sumber air dan parigi yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan warga. Kondisi cuaca panas juga menyebabkan debit air mengalami penurunan.
Ia berharap, dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah negeri dapat mempertimbangkan pembangunan atau perbaikan sarana air bersih.
Selain untuk kebutuhan rumah tangga, ketersediaan air juga penting bagi keberlangsungan tanaman perkebunan masyarakat, seperti cengkih, pala, kenari, dan durian.
Charles turut menyampaikan bahwa peninjauan sumber air dan lokasi pembangunan bak penampungan telah dilakukan dalam kaitan dengan program irigasi tanaman perkebunan. Program tersebut diharapkan dapat direalisasikan sesuai kesiapan teknis dan anggaran.
Empat Prioritas Pembangunan
Dalam sambutannya, Charles menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam Musrenbang Negeri Paperu.
Pertama, memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan infrastruktur.
Kedua, memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal melalui kelompok tani, kelompok nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketiga, menyelaraskan program pembangunan negeri dengan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Sejumlah program yang perlu diperhatikan antara lain penanganan stunting, pemberian makanan tambahan, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan Koperasi Merah Putih.
Charles mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, kasus stunting di Negeri Paperu disebut sudah tidak ditemukan. Meski demikian, upaya pencegahan stunting tetap harus dilanjutkan.
Ia juga menyampaikan adanya program pemerintah daerah terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu dan akses listrik bagi rumah tangga yang belum terlayani.
Keempat, mendorong partisipasi aktif dan transparansi dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
Ia berharap masyarakat dapat menyampaikan usulan dan gagasan yang konstruktif agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Usulan Pembangunan Harus Lewat Musrenbang
Charles juga menegaskan pentingnya tertib administrasi dalam pengusulan program pembangunan.
Menurutnya, setiap usulan yang berkaitan dengan pembangunan dan membutuhkan dukungan pemerintah harus mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku, mulai dari tingkat negeri, kecamatan, hingga kabupaten.
Usulan tersebut selanjutnya disampaikan melalui sistem aplikasi perencanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah untuk ditelaah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maluku Tengah.
Ia mengingatkan, usulan yang tidak melalui mekanisme Musrenbang berisiko tidak dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah negeri diharapkan dapat membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pihak lain untuk memperjuangkan program yang belum dapat dibiayai melalui dana desa.
Di akhir sambutannya, Charles menyampaikan apresiasi kepada pemerintah negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh warga yang selama ini menjaga kemitraan, keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakat.
Ia berharap Musrenbang Negeri Paperu dapat menghasilkan keputusan yang objektif dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Setiap pembahasan diharapkan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.
