SNI.ID, AMBON : Laju inflasi Provinsi Maluku pada Februari 2026 tercatat lebih terkendali dibanding bulan sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Wahyu Indra Sukma, menyampaikan inflasi secara bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,58 persen, turun dari Januari 2026 yang mencapai 0,75 persen.
“Namun, secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Maluku masih tercatat tinggi, yakni 5,97 persen. Angka tersebut berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen dan lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang sebesar 4,76 persen (yoy),”pungkas Wahyu kepada media melalui releasenya, Senin (2/3/26).
Menurut Wahyu, secara spasial, tekanan inflasi terbesar berasal dari Kabupaten Maluku Tengah yang mencatat inflasi 1,21 persen (mtm), serta Kota Ambon sebesar 0,30 persen (mtm). Sementara itu, Kota Tual mengalami deflasi sebesar 0,72 persen (mtm) sehingga menahan laju inflasi secara keseluruhan.
“Inflasi Februari terutama dipicu kenaikan harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,26 persen (mtm), serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,17 persen (mtm),”ujarnya.
Ia mengatakan kenaikan harga pada kelompok makanan dipengaruhi komoditas hortikultura seperti buncis, tomat, kacang panjang, dan sawi. Peningkatan harga ini sejalan dengan naiknya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meskipun kondisi panen secara umum masih normal.
“Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi turut terdorong oleh kenaikan harga emas di pasar internasional. Permintaan terhadap aset safe haven meningkat di tengah ketidakpastian geopolitik global, yang kemudian berdampak pada harga emas di daerah,”katanya.
Untuk mengendalikan tekanan harga, Wahyu menjelaskan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan empat pilar pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Langkah konkret yang ditempuh antara lain memperkuat kerja sama antar daerah dengan sentra produksi, menggelar Gerakan Pangan Murah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta melakukan pemantauan rutin terhadap stok dan harga bahan pokok,”jelasnya.
Ia menambahkan Bank Indonesia Maluku menilai sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat sepanjang 2026.
