SNI.ID, SBB : Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Ridal Kaisupy, mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam pemindahan operasional Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke wilayah Kairatu. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan aset dan penggunaan anggaran jika tidak disertai kejelasan administrasi kepemilikan.
Dalam keterangannya melalui sambungan WhatsApp, Jumat (3/4/2026), Ridal menegaskan pemerintah daerah harus belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti pemindahan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Kantor DPRD SBB ke Kairatu yang hingga kini masih menyisakan persoalan administrasi aset.
Ia menyebut, sesuai instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah daerah dilarang mengalokasikan anggaran, baik untuk pembangunan maupun sewa gedung, apabila aset tersebut belum tercatat secara resmi sebagai milik pemerintah daerah.
“Artinya, kondisi serupa berpotensi terjadi pada kantor BPN yang kini telah berpindah ke Kairatu,” ujarnya.
Menurut Ridal, larangan tersebut berlaku untuk seluruh pembiayaan yang bersumber dari APBD, termasuk pembayaran sewa gedung, apabila status kepemilikan aset belum memiliki kejelasan hukum.
Ia juga mencontohkan persoalan serupa yang disebut masih terjadi pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di wilayah tersebut.
Lebih jauh, Ridal mempertanyakan sejumlah bangunan pemerintah di Kota Piru yang dibangun menggunakan anggaran negara, namun pada akhirnya berujung menjadi milik perseorangan karena tidak ditunjang dokumen kepemilikan lahan yang sah.
“Tidak mungkin pemerintah membangun tanpa kepastian hukum atas tanah. Jangan sampai program berjalan di atas lahan bermasalah atau sengketa,” tegasnya.
Ridal mendesak Pemerintah Kabupaten SBB segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah, agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran hukum maupun kerugian daerah di masa mendatang.
