SNI.ID, SAPARUA – Pemerintah Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar Musyawarah Negeri dalam rangka membahas dan menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Tahun Anggaran 2027, Jumat (13/11/2026).
Musyawarah tersebut menjadi forum untuk menyerap dan membahas berbagai aspirasi masyarakat sekaligus menentukan program prioritas pembangunan Negeri Nolloth pada tahun mendatang.
Kepala Pemerintah Negeri Nolloth, Zeth D. Patty, mengatakan Tim RKP sebelumnya telah melaksanakan sejumlah tahapan persiapan sebelum musyawarah digelar.
Ia berharap seluruh hasil pembahasan dan kesepakatan dalam forum tersebut dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Dalam pembahasan RKP 2027, terdapat sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian Pemerintah Negeri Nolloth.
Salah satunya adalah pengembangan Rumah Produksi untuk mendukung kelompok usaha masyarakat, khususnya dalam pengurusan perizinan usaha dan sertifikasi halal bagi produk-produk lokal.
Selain itu, pemerintah negeri juga menargetkan penyelesaian pembangunan Gedung Rumah Pintar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama generasi muda.
Melalui fasilitas tersebut, generasi muda diharapkan dapat mengembangkan kemampuan bahasa Inggris dan komputer. Pemerintah negeri pun berupaya menyiapkan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
“Kami berharap adanya dukungan, perhatian, serta fasilitasi dari Pemerintah Daerah apabila tersedia alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian fasilitas tersebut,” ungkap Patty.
Di sektor pelayanan dasar, kebutuhan air bersih juga menjadi salah satu perhatian pemerintah negeri. Patty menyampaikan bahwa usulan program air bersih telah diajukan dan diharapkan dapat ditindaklanjuti agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Sementara di bidang pemberdayaan ekonomi, Pemerintah Negeri Nolloth mengusulkan bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kelompok nelayan.
Jika sebelumnya bantuan lebih difokuskan pada penyediaan sarana penangkapan ikan, seperti perahu dan mesin ketinting, maka pada 2027 pemerintah negeri mengusulkan bantuan BBM untuk menunjang aktivitas melaut para nelayan.
Perhatian serupa juga diberikan kepada kelompok pengemudi ojek. Pemerintah negeri berupaya mengusulkan bantuan lanjutan bagi pengemudi ojek yang belum pernah menerima bantuan pada tahap sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, Kasi Pemerintahan Kecamatan Saparua Timur, Frets Joseph, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Negeri Nolloth atas pelaksanaan musyawarah tersebut.
Joseph menegaskan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Negeri, Pemerintah Kecamatan, serta pendamping desa agar seluruh tahapan perencanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Ia juga mengingatkan pemerintah negeri untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban administrasi, di antaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, pemerintah negeri diminta melengkapi dokumen RKP Negeri Tahun 2027 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Joseph, kelengkapan dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan negeri sehingga harus diselesaikan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pendamping Kecamatan Saparua Timur, Veni Sopacua, menjelaskan bahwa pembahasan program dalam musyawarah dilakukan berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
Penentuan program juga mempertimbangkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, arah kebijakan pembangunan dalam RPJM Negeri, serta kemampuan keuangan negeri.
Hasil musyawarah nantinya menjadi kesepakatan bersama mengenai program dan kegiatan prioritas Negeri Nolloth Tahun Anggaran 2027.
Seluruh hasil tersebut akan dituangkan dalam dokumen RKP Negeri yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APB Negeri Tahun Anggaran 2027.
Melalui perencanaan tersebut, Pemerintah Negeri Nolloth berharap program pembangunan yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pembangunan negeri secara berkelanjutan.
