SNI.ID, AMBON – Majelis Latupati Maluku menjadikan konsolidasi seluruh negeri adat sebagai program prioritas dalam tiga hingga enam bulan pertama kepengurusan periode 2026–2031. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi antarraja sekaligus mencari solusi atas konflik wilayah adat dan petuanan yang masih terjadi di sejumlah daerah di Maluku.
Ketua Majelis Latupati Maluku, Reza Valdo Maspaitella, mengatakan konsolidasi diperlukan untuk membangun komunikasi yang kuat antara para raja dan pemangku adat, mulai dari tingkat kabupaten hingga kota.
Menurutnya, konsolidasi akan menjangkau seluruh wilayah Maluku, termasuk Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Timur.
“Bayangkan saja kalau raja-raja di setiap wilayah kota kabupaten itu tidak saling mengenal, bagaimana koordinasi untuk penyelesaian tantangan yang ada di wilayah itu bisa maksimal?” kata Reza usai pengukuhan pengurus Majelis Latupati Maluku periode 2026–2031 di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, agenda konsolidasi tidak hanya menjadi ajang pertemuan para raja, tetapi juga untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan adat, terutama konflik batas wilayah dan petuanan.
Selain konsolidasi, Latupati Maluku juga mendorong penguatan ikatan persaudaraan melalui gagasan pengangkatan anak adat dan anak piara.
Reza menyambut positif gagasan yang sebelumnya disampaikan Patih Maluku tersebut. Bahkan, konsep anak piara dinilai dapat melibatkan para tokoh yang pernah bertugas di Maluku, seperti pejabat kejaksaan, pimpinan kantor wilayah, Pangdam, Kapolda, hingga pejabat lainnya.
Menurutnya, hubungan emosional dengan Maluku tidak seharusnya terputus setelah para pejabat tersebut menyelesaikan masa tugasnya.
Gagasan itu akan dibahas bersama Sekretaris Umum, Patih Maluku, dan Upu Latu Maluku untuk dirumuskan menjadi program organisasi.
Raja Diminta Tidak Utamakan Kepentingan Pribadi
Reza juga mengingatkan para raja agar tidak menjadikan jabatan sebagai sarana kepentingan pribadi. Setiap kebijakan dan keputusan harus mengutamakan kepentingan masyarakat serta berpedoman pada amanah adat.
Ia mengatakan komunikasi raja dengan investor maupun unsur politik merupakan bagian dari dinamika pembangunan dan demokrasi. Namun, seluruh proses tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat negeri.
“Apapun yang dilaksanakan oleh raja, baik dalam membuat kebijakan, perencanaan maupun aksi nyata, harus untuk masyarakat. Tidak bisa bertitik tolak pada rajanya,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam sistem pemerintahan negeri adat, keputusan tertinggi berada pada musyawarah negeri dan Saniri Besar. Karena itu, raja dan seluruh perangkat adat harus menghormati serta menjalankan keputusan berdasarkan hasil musyawarah.
AM Sangadji Jadi Pahlawan Nasional, Latupati Beri Apresiasi
Pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2026, Reza turut menyampaikan apresiasi atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh asal Maluku, AM Sangadji.
Ia menyebut pengakuan negara terhadap perjuangan AM Sangadji sebagai hadiah besar bagi masyarakat Maluku dan bentuk penghargaan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat Maluku.
Reza berharap tokoh-tokoh asal Maluku lainnya, seperti Leimena dan Latumeten, juga terus diperjuangkan agar memperoleh pengakuan atas jasa dan perjuangan mereka.
“Ini adalah sebuah hadiah besar bagi Maluku. Kita harus mengucap syukur, berterima kasih, karena ini merupakan penghargaan dari Presiden kepada rakyat Maluku,” ujarnya.
Latupati Maluku berharap konsolidasi seluruh negeri adat dapat memperkuat persatuan antarraja, mendorong penyelesaian konflik petuanan, serta memastikan keberadaan lembaga adat tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
