SNI.ID, SAPARUA – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Benhur G. Watubun membuka Pendidikan Politik dan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Gabungan PDI Perjuangan Kecamatan Saparua dan Saparua Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi untuk memperkuat struktur dan kader partai.
Kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Saparua, Maluku, Senin (14/9/2026). Benhur mengatakan konsolidasi organisasi memiliki tujuan utama memperkuat struktur sekaligus meningkatkan pendidikan politik kader.
“Kegiatan konsolidasi organisasi ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus meningkatkan pendidikan kader,” kata Benhur kepada media ini usai membuka kegiatan.
Benhur mengatakan dirinya bersama jajaran partai turun langsung ke Saparua dan Saparua Timur untuk melihat kondisi organisasi secara riil di tingkat kecamatan. Menurutnya, kehadiran tersebut merupakan bentuk perhatian partai terhadap daerah.
“Kami ingin datang langsung untuk memastikan kondisi riil yang sebenarnya di kecamatan. Kehadiran kami merupakan bentuk perhatian partai terhadap setiap daerah sekaligus bagian dari upaya memastikan proses konsolidasi organisasi berjalan secara menyeluruh,” katanya.
Dia menjelaskan pelaksanaan Musancab merupakan kewenangan DPD. Namun, karena jumlah kecamatan yang cukup banyak, sebagian pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada DPC berdasarkan keputusan DPD.
“Namun, untuk beberapa wilayah, kami turun langsung,” jelasnya.
Menurut Benhur, keputusan untuk turun langsung ke Saparua memiliki makna penting. Selain memastikan konsolidasi berjalan sampai tingkat bawah, langkah tersebut juga diharapkan membangkitkan semangat kader untuk bekerja menghadapi target politik ke depan.
“Kami ingin memastikan bahwa proses konsolidasi partai berjalan secara menyeluruh hingga ke tingkat bawah dan membangkitkan spirit serta semangat teman-teman di daerah untuk bekerja dan berkonsolidasi dengan lebih baik,” Ujarnya.
Benhur menegaskan konsolidasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan atau penetapan kepengurusan. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk merumuskan sikap politik partai hingga tingkat kecamatan.
Dia menyebut ada lima hal yang harus dimantapkan dalam diri kader, yakni mantap ideologi, mantap kader, mantap organisasi, mantap sumber daya, dan mantap program.
“Lima mantap itu harus kita daratkan betul supaya menjadi pemahaman setiap kader. Jadi ke depan bukan hanya rutinitas kegiatan organisasi, tetapi kami punya nilai dan pengetahuan yang dimantapkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat,” tutur Benhur.
Soroti Keterwakilan Perempuan dan Gen Z
Dalam penetapan kepengurusan, Benhur mengungkapkan terdapat kriteria umum dan kriteria internal yang harus diperhatikan. Kriteria tersebut antara lain masa kaderisasi, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecakapan, pengetahuan organisasi, mengedepankan kepentingan bersama, serta loyalitas terhadap partai. Selain itu, struktur kepengurusan harus mengakomodasi keterwakilan perempuan dan generasi Z.
“Struktur organisasi harus mengakomodasi 30 persen perempuan dan 20 persen generasi Z,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, keterwakilan berbagai kelompok tersebut penting agar partai dapat memahami dinamika masyarakat di setiap daerah.
“Partai betul-betul memahami dinamika kemasyarakatan yang ada pada daerah masing-masing,” Jelasnya.
Benhur: Kader Harus Tegak Lurus Jalankan Keputusan Partai
Benhur juga meminta seluruh kader menjalankan keputusan partai dengan penuh tanggung jawab. Dia mengatakan setiap keputusan partai lahir melalui proses pertimbangan terhadap dinamika nasional hingga daerah.
“Ketika keputusan partai telah ditetapkan, kita tegak lurus untuk melaksanakan. Tidak bisa bengkok kiri, bengkok kanan,” Pintanya.
Dia menilai keputusan partai tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan internal partai, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan rakyat dan berbagai persoalan bangsa.
Singgung Program MBG
Dalam kesempatan itu, Benhur turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengatakan PDI Perjuangan mendukung program tersebut sebagai program nasional sepanjang pelaksanaannya memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau MBG betul, kita dukung karena itu program nasional. Tapi ketika MBG ini dalam implementasinya tidak benar, ya kita tidak dukung. Kita harus mengkritisi,” ujarnya.
Dia juga menyoroti potensi dampak anggaran MBG terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan pendidikan.
Benhur turut menyinggung Transfer ke Daerah (TKD). Dia mempertanyakan kemampuan daerah melakukan inovasi apabila ruang fiskalnya semakin terbatas.
“Daerah mau buat sesuatu saja butuh anggaran. Apalagi kita mau meningkatkan inovasi, butuh juga anggaran untuk membangun satu tatanan yang baik,” katanya.
Benhur berharap konsolidasi organisasi dan pendidikan politik dapat memperkuat struktur PDI Perjuangan hingga tingkat kecamatan.
“Kami ingin memastikan struktur organisasi semakin kuat, kader semakin mantap, dan seluruh jajaran partai memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
