SNI.ID, AMBON — Sejumlah Raja dan Saniri Negeri Adat Kabupaten Buru menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas kondisi masyarakat serta pembangunan di Kabupaten Buru. Para pemangku adat juga menyampaikan pentingnya keterlibatan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dalam proses pembangunan.
Raja Petuanan Kayeli, Fandy Azhari Wael, mengatakan kedatangan mereka tidak secara khusus membahas persoalan Gunung Botak, melainkan menyampaikan aspirasi terkait kondisi masyarakat, adat, dan pembangunan di sejumlah wilayah.
“Hari ini kami membahas beberapa hal yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak ada hal lain, pembahasannya khusus terkait dengan kondisi masyarakat serta pembangunan di Kabupaten Buru, terutama di wilayah Ketu Nangka Hili, Liliali, Lisela, dan Tagalisa,” kata Fandy kepada awak media seusai pertemuan, Kamis (27/8/26).
Fandy mengatakan masyarakat adat pada dasarnya mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah, termasuk sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang berada di Kabupaten Buru.
“Kami tetap mendukung setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Kami selalu terbuka dan tidak menolak pembangunan,” Kata Fandy.
Meski demikian, dukungan tersebut, Fandy mengungkapkan, harus disertai penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang berada di wilayah pembangunan.
“Yang kami utamakan adalah penghargaan terhadap hak-hak masyarakat yang ada di sana,” Ungkap Fandy.
Minta pranata adat diperkuat
Dalam pertemuan tersebut, para pemangku adat juga meminta pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi pranata adat dalam pembangunan di Kabupaten Buru.
Fandy menilai perlu ada pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah dan pemerintahan adat agar pembangunan dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.
“Permintaan kami tadi agar dinamika pranata di Buru lebih fokus kepada pranata adat yang kemudian mempunyai porsi antara pemerintah dan pemerintahan adat, sehingga sinergitas antara pemerintahan adat dan pemerintah daerah bisa berjalan bersama-sama,” tuturnya.
Menurut Fandy, keberadaan pemerintahan adat tidak seharusnya dipisahkan dari proses pembangunan karena pemerintahan adat bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di tingkat negeri.
Gunung Botak bukan fokus utama
Fandy juga menegaskan bahwa persoalan Gunung Botak bukan menjadi pembahasan utama dalam audiensi tersebut.
Ia mengatakan para Raja dan perangkat adat yang hadir lebih fokus menyampaikan dinamika masyarakat yang berkaitan dengan adat dan pembangunan.
“Kalau terkait Gunung Botak, kami tidak terlalu berbicara ke sana karena itu beda porsinya. Kami datang hanya membawa para perangkat adat, jadi kami fokus kepada apa yang menjadi dinamika masyarakat dalam pembangunan saja,” jelasnya.
Persoalan koperasi, lanjut dia, sempat disinggung dalam pertemuan, tetapi hanya secara terbatas.
“Kami datang mewakili masyarakat, bersama Raja Tagalisa dan Raja Liliali. Persoalan koperasi memang sempat masuk dalam pembahasan, tetapi hanya sedikit. Fokus kami kepada adat dan pembangunan Kabupaten Buru,” katanya.
Terkait penertiban di wilayah Kabupaten Buru, Fandy menyatakan masyarakat adat mendukung langkah pemerintah selama dilakukan sesuai aturan serta tidak mengabaikan hak masyarakat adat.
“Kami tentu mendukung sepanjang proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak serta kepentingan masyarakat adat,” pungkasnya. (*)
