SNI.ID, SAPARUA TIMUR — Pemerintah Negeri Administratif Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri Tahun 2027, Kamis (20/8/2026).
Musrenbang menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan, sekaligus menentukan prioritas pembangunan di Negeri Administratif Mahu.
Staf Pemerintahan Kecamatan Saparua Timur, Frets Josep, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang tersebut. Ia menyebut Negeri Administratif Mahu menjadi negeri pertama di Kecamatan Saparua Timur yang melaksanakan Musyawarah Negeri Perencanaan Pembangunan Tahunan untuk penyusunan RKP Negeri Tahun 2027.
Frets menilai Musrenbang penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah negeri, dan pihak kecamatan agar program pembangunan yang direncanakan dapat tepat sasaran.
“Kegiatan ini dinilai penting untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah negeri dan pihak Kecamatan agar program pembangunan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan skala prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
Menurutnya, proses perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan negeri yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Badan Permusyawaratan Negeri (BPN/BPD) juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Negeri Administratif Mahu atas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKPN) sebagai landasan menentukan arah pembangunan ke depan.
BPN menilai pemerintah negeri telah menunjukkan kinerja positif dalam pelayanan administratif maupun pembangunan fisik, termasuk melalui pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
BPN juga mendorong peningkatan infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan desa wisata mangrove serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Mahu, Ch. M. Lawalata, mengatakan Musrenbang tidak semata-mata untuk memenuhi tahapan administrasi perencanaan pembangunan.
“Forum ini bukan sekadar kegiatan untuk memenuhi tahapan administrasi perencanaan pembangunan, tetapi merupakan wadah bagi kita semua untuk menyampaikan aspirasi agar proses perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Lawalata.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti proses Musrenbang dengan penuh kesungguhan, keterbukaan, rasa tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.
Lawalata menekankan setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anggaran yang tersedia. Karena itu, program pembangunan harus disusun secara realistis berdasarkan kebutuhan yang paling memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menyebut pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sejumlah sektor yang harus menjadi orientasi dalam RKP Negeri Administratif Mahu 2027.
Selain itu, pemerintah negeri memberikan perhatian terhadap potensi pariwisata yang sedang dikembangkan.
Lawalata menilai pengelolaan pariwisata secara optimal dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk lapangan kerja sebagai pengelola objek wisata serta pengembangan UMKM.
Produk lokal berupa makanan khas atau tradisional, kerajinan, dan oleh-oleh juga dinilai memiliki peluang untuk dipasarkan kepada wisatawan.
“Dengan kata lain, akan lahir ekonomi kreatif di Negeri Administratif Mahu,” ujarnya.
Ia mengatakan pengembangan ekonomi kreatif, serta potensi sosial dan budaya, perlu masuk dalam perencanaan pembangunan 2027. Potensi tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).
Hal itu dinilai penting agar Negeri Administratif Mahu tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah.
Di sektor sumber daya manusia, dukungan terhadap pendidikan dan kegiatan positif bagi generasi muda juga menjadi perhatian pemerintah negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Negeri Administratif Mahu.
Lawalata berharap komunikasi dan kerja sama antara pemerintah negeri, BPN, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta seluruh masyarakat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Semoga seluruh program dan kegiatan yang disepakati dalam RKP Negeri Administratif Mahu Tahun 2027 benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh warga dan Negeri Mahu tercinta,” katanya.
