SNI.ID, AMBON — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Ambon, Dra. Josina R. Siegers, meminta seluruh kader tidak mencampuradukkan kepentingan dalam dinamika Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kota Ambon.
Siegers mengatakan, Musda seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan memperkuat soliditas partai, bukan justru menimbulkan persoalan baru di internal organisasi.
“Golkar adalah partai tua di republik ini, khususnya di Maluku dan Kota Ambon. Karena itu, kader harus memahami setiap dinamika yang terjadi dan tidak mencampuradukkan kepentingan yang pada akhirnya merusak citra partai di hadapan publik,” kata Siegers di Ambon, Rabu (7/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Siegers didampingi dua anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Ambon, Dra. Merri Aponno dan Margaretha Siahay, S.Ap.
Musda X masih berstatus skors
Siegers menegaskan, Musda X Partai Golkar Kota Ambon yang digelar di Manise Hotel pada 30 April 2026 hingga kini masih berstatus skors.
Menurut dia, tahapan yang semestinya dilakukan adalah melanjutkan agenda Musda yang sebelumnya dihentikan sementara, bukan membuka atau memulai agenda baru.
“Kami menghargai surat penunjukan saudara Ely Toisutta sebagai pelaksana tugas. Karena itu, kami mengharapkan yang bersangkutan melanjutkan agenda dimaksud, bukan lalu memulai agenda yang baru,” ujar Siegers.
Ia juga menegaskan bahwa Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Ambon yang dibentuk melalui Musda IX masih memiliki kewenangan menjalankan fungsi organisasi.
Kewenangan tersebut, kata Siegers, antara lain memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPD Partai Golkar Kota Ambon.
Siegers merujuk pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar Pasal 29 ayat 1 yang mengatur fungsi Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten/Kota.
Namun, ia menyayangkan fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena Dewan Pertimbangan disebut tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat yang dilakukan pelaksana tugas maupun pengurus DPD II Partai Golkar Kota Ambon.
“Ini saja sudah salah. Apalagi jika roda organisasi ini dikendalikan oleh mereka. Saya khawatir partai ini tidak dipandang di mata publik,” kata Siegers.
Persoalkan belum adanya pencabutan skors
Siegers kembali menegaskan bahwa Musda X DPD II Partai Golkar Kota Ambon masih berstatus skors.
Menurut dia, hingga saat ini belum terdapat pencabutan skors secara resmi dari DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku melalui penandatanganan berita acara.
Ia menilai rencana pelaksanaan Musda dalam kondisi tersebut bertentangan dengan mekanisme organisasi Partai Golkar.
“Bahwa pelaksanaan Musda X yang disiapkan ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Juklak 02/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Penataan Organisasi Partai Golkar, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Musyawarah Daerah hanya dapat dilaksanakan setelah skors dicabut melalui keputusan resmi DPD satu tingkat di atasnya,” tegasnya.
Atas dasar itu, Dewan Pertimbangan DPD II Partai Golkar Kota Ambon menyatakan menolak dan tidak memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan Musda X sampai terdapat pencabutan skors secara resmi dari DPP Partai Golkar.
Minta proses Musda dituangkan dalam berita acara
Selain persoalan status skors, Siegers juga mempertanyakan pelaksanaan tugas Steering Committee (SC) dalam proses Musda X.
Ia meminta seluruh proses dan keputusan terkait Musda dituangkan secara jelas dalam berita acara.
“Di mana berita acaranya? Proses itu harus tertuang dalam dokumen berita acara. Bukan memulai proses yang baru lagi,” ujarnya.
Sebagai senior Partai Golkar, Siegers mengatakan dirinya berkepentingan menjaga marwah partai sekaligus memastikan mekanisme organisasi berjalan sesuai aturan.
“Golkar ini partai besar. Jangan racik kuah iko semaunya. Sebagai senior di Partai Golkar saya harus mengatakan hal ini. Kalau tidak memahami mekanisme dan kerja-kerja politik di Partai Golkar, sebaiknya mundur. Jangan mencederai partai ini,” pungkasnya.
