SNI.ID, AMBON – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan penyaluran bantuan pangan pemerintah bukan sekadar membagikan beras maupun komoditas pangan lainnya kepada masyarakat.
Menurut Bodewin, program bantuan pangan merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan.
Hal itu disampaikan Bodewin saat menghadiri peluncuran penyaluran bantuan pangan di Kota Ambon, Rabu (13/8/2026).
“Melalui bantuan pangan beras ini, negara hadir untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Di saat yang sama, program ini juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat,” kata Bodewin.
Ia mengapresiasi kerja sama Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan pangan di Kota Ambon.
Bodewin mengatakan Pemerintah Kota Ambon secara rutin melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan pangan, mengendalikan inflasi, dan menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Menurutnya, pemerintah desa, negeri, dan kelurahan juga memiliki peran penting dalam mengawal penyaluran agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kalau masyarakat perutnya kenyang, tentu mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Tetapi kalau masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, tentu akan menimbulkan berbagai persoalan sosial,” ujarnya.
Bodewin juga menekankan bahwa kualitas dan kuantitas bantuan harus menjadi perhatian dalam setiap penyaluran.
“Beras yang mutunya bagus tetapi jumlahnya kurang juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itu, kualitas dan kuantitas harus berjalan bersama,” tegasnya.
Di Kota Ambon, jumlah penerima manfaat bantuan pangan disebut mencapai hampir 8.000 orang. Bodewin meminta apabila terdapat kendala dalam proses penyaluran, masyarakat maupun pihak terkait segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon untuk ditindaklanjuti.
Ia juga mengimbau masyarakat penerima agar memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan tidak mengalihkannya untuk kepentingan lain.
Lebih lanjut, Bodewin menjelaskan bantuan sosial diberikan berdasarkan data masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemerintah saat ini terus melakukan pemutakhiran dan digitalisasi data agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
“Jangan sampai mereka yang secara ekonomi sudah mampu justru mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya,” katanya.
Bodewin mengingatkan agar penyaluran bantuan pangan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial. Hal terpenting, kata dia, adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia berharap seluruh jajaran Perum Bulog dan pihak terkait dapat menjalankan proses penyaluran dengan baik sehingga manfaat program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat penerima.
