Kejati Maluku Sosialisasikan Pendampingan Proyek Strategis Daerah

  • Whatsapp

SNI.ID, AMBON : Sosialisasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah Lingkup Provinsi Maluku oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku yang dipimpin oleh Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Rajendra D. Wiritanaya, S.H, Kamis, (6/62024), di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku.

Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan tersebut yakni M. Ruslan Marasabessy, S.H.,M.H (Kasi D), Aizit P. Latuconsina, S.H.,M.H (Kasi C) dan Hasan M. Tahir, S.H.,M.H (Kasi E), hadir mewakili Pemerintah Provinsi Maluku yakni Kasrul Selang, ST.,M.T (Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku), Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Maluku, para Pimpinan OPD dan PPK pada masing-masing OPD Provinsi Maluku.

Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku Rajendra D. Wiritanaya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang sudah turut berkontribusi menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendamping Proyek Strategis Daerah yang sementara dilaksanakan saat ini.

“Saya meminta agar jajaran OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dapat menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan Daerah maupun Masyarakat, dan diharapkan tidak menyalahgunakan pendampingan Kejaksaan sebagai tameng yang dapat merugikan Negara maupun Daerah,”pinta Rajendra.

Selain itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan pelaksanaan pendampingan proyek Strategis ini telah dilaksanakan dibeberapa OPD sejak masih menggunakan nama TP4D yang saat ini telah berganti nama menjadi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

“Hal ini tentu sangat membantu pelaksanaan pekerjaan dilapangan bilamana terdapat Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) dilokasi kegiatan proyek, sehingga Pemerintah Provinsi Maluku sangat mengapresiasi pendampingan dari Kejaksaan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,”kata Kasrul.

Sekedar informasi, Tim Narasumber yang secara bergantian memaparkan materinya, menjelaskan arah Kebijakan Jaksa Agung R.I tentang Peran Kejaksaan dalam mendukung Pembangunan ditingkat Nasional maupun di Daerah, sejalan dengan Visi Presiden Joko Widodo yakni Mempercepat dan melanjutkan pembangunan Infrastruktur, Pembangunan SDM serta APBN/APBD yang Fokus dan Tepat Sasaran.

Baca Juga:  Perkembangan Kasus Penganiyaan Berujung Maut, Anak Ketua DPRD Ambon Terancam 7 Tahun Penjara

Disampaikan pula, Peran Intelijen Kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis yakni melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap Hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional dalam pelaksanaan proyek – proyek Strategis Nasional maupun Daerah.

Adapun proyek atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis seperti Proyek Prioritas Daerah maupun Kementerian dan BUMN/BUMD serta Penunjang PSN maupun PSD lainnya yakni Transportasi dan Telekomunikasi, Energi, SDA IPTEK, Pertanian, Pengairan, Kelautan, Kawasan dan Sektor Strategis lainnya, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah penyampaian materi selesai, Para peserta menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyampaian Program PPS Kejaksaan yang dianggap sangat membantu dalam pelaksanaan proyek Strategis Nasional maupun Daerah, sehingga banyak peserta yang tertarik mengajukan pertanyaan seputar mekanisme pengajuan permohonan pendampingan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *