SNI.ID, AMBON – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ir. Asri Arman, M.T., menghadiri acara pengukuhan dan ta’aruf pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku masa khidmat 2024–2029 yang digelar di Gedung Ashari Al-Fatah, Rabu (16/4/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie, Wali Kota Ambon, Bupati Seram Bagian Timur, Penjabat Bupati Buru, Sekretaris Jenderal MUI Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., serta unsur Forkopimda dan para tokoh agama.
Dalam sambutannya, Sekjen MUI, Dr. Amirsyah Tambunan menekankan pentingnya penyebaran informasi yang mendidik dan mencerahkan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Ia menyebut bahwa gotong royong dan menjaga kerukunan antarumat menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini.
“Pelayanan MUI kepada umat sangat luas, mulai dari pendidikan, bakti sosial, hingga kesehatan. Namun, MUI tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan semua pihak,” ujarnya.
Ia berharap pelantikan pengurus baru ini menjadi tonggak awal pengabdian yang lebih kuat demi kemaslahatan umat dan kemajuan daerah.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melalui sambutan yang dibacakan oleh Sekda Sadali Ie mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan baru MUI Maluku. Ia juga mengapresiasi peran strategis MUI dalam mempererat kemitraan antara ulama dan pemerintah.
“MUI adalah mitra strategis pemerintah, ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Agama menjadi fondasi, dan pemerintah penjaganya,” kata Sadali.
Sekda juga berharap seluruh program MUI dapat berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah, termasuk dalam memberikan fatwa, penjelasan, dan maklumat. Ia mengingatkan akan pentingnya peran MUI dalam membentengi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman ideologi radikal, hoaks, dan provokasi.
Di akhir sambutannya, Sekda mengajak semua pihak untuk menjaga kedamaian dan memperkuat komunikasi antar tokoh agama guna menjaga keharmonisan di tengah keberagaman Maluku. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi MUI dalam pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pelayanan keagamaan dan kebijakan publik. (*)
Redaksi: SNI-02
