SNI.ID, AMBON : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menggelar kegiatan Edukasi dan Training of Trainers (ToT) bagi media massa sebagai penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia. Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kapasitas Wartawan sebagai Duta Literasi di Sektor Jasa Keuangan” dan berlangsung di Aula Lantai V Kantor OJK Provinsi Maluku, Kamis (15/1/2025).
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara OJK dan insan pers dalam rangka memperkuat literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat.
Menurutnya, peran media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi edukator yang terlibat langsung dalam proses edukasi dan sosialisasi keuangan kepada masyarakat.
“Melalui penguatan kapasitas ini, kami ingin mendorong wartawan tidak hanya menduplikasi informasi, tetapi turut berperan sebagai edukator literasi keuangan bersama OJK dan sektor jasa keuangan, khususnya untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan pedesaan,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan akses yang besar membuat kolaborasi dengan media menjadi sangat penting. OJK berharap para wartawan dapat menjadi duta literasi keuangan yang membantu menjalankan strategi peningkatan literasi keuangan hingga ke desa-desa.
Kegiatan ini diikuti oleh 27 peserta dari sejumlah media terpilih. Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, dengan harapan dapat dilakukan secara bertahap untuk memperluas jangkauan dan kapasitas edukasi OJK bersama sektor jasa keuangan.
Andi mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks literasi keuangan nasional masih berada di kisaran 65 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 87 persen. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Di Provinsi Maluku sendiri, terdapat sekitar enam kabupaten yang masih tergolong daerah tertinggal. Selain itu, kehadiran lembaga jasa keuangan belum merata, dengan sekitar 70 persen kecamatan yang memiliki kantor lembaga jasa keuangan. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat belum mendapatkan akses layanan keuangan formal secara optimal.
Dari sisi perlindungan konsumen, Andi menegaskan bahwa edukasi literasi keuangan merupakan panggilan moral. Berdasarkan data nasional, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2017 mencapai ratusan triliun rupiah, dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Literasi keuangan menjadi kunci pencegahan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat terhindar dari investasi ilegal, penipuan keuangan, serta mampu mengelola keuangan dan utang secara bijak,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi terkait tugas dan fungsi OJK, pengenalan produk dan jasa keuangan, kewaspadaan terhadap investasi ilegal, mekanisme pengaduan melalui layanan OJK 157, serta pemanfaatan saluran komunikasi dan website resmi OJK.
OJK Maluku berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh 11 kabupaten/kota di Maluku, sehingga literasi dan inklusi keuangan masyarakat dapat meningkat secara merata.
“Kami optimistis sinergi antara OJK dan insan media akan memberikan dampak positif bagi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andi.
