SNI.ID, Ambon — Ketua Umum Perkumpulan Anak Muda Ambon (PAMA), Rizal Sangadji, menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun.
Menurutnya, Benhur adalah sosok politisi berintegritas dengan rekam jejak yang terbukti berpihak kepada kepentingan rakyat Maluku.
“Pak Benhur merupakan politisi dengan karier yang cemerlang. Beliau sudah menunjukkan komitmennya sebagai legislator yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat,” kata Rizal dalam pernyataannya, Selasa (25/6/2025).
PAMA menilai, selama menjabat sebagai Ketua DPRD Maluku, Benhur konsisten terlibat dalam isu-isu strategis yang menyangkut nasib dan masa depan daerah.
Beberapa isu yang mendapat perhatian khusus dari Benhur antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur serta aktivitas penambangan di Batulicin, Maluku Tenggara, yang dianggap berisiko terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami sangat mengapresiasi sikap beliau yang secara tegas dan konsisten menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya dalam isu-isu strategis yang berdampak luas,” tambah Ris.
PAMA berharap Benhur terus menjaga konsistensi dan keberpihakannya terhadap rakyat dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan legislatif tertinggi di Provinsi Maluku. “Kami berharap beliau tetap menjadi wakil rakyat yang memegang teguh amanah dan tidak ragu bersuara demi kepentingan masyarakat Maluku,” tutupnya.
Dukungan dari PAMA ini menambah deretan apresiasi terhadap kepemimpinan Benhur Watubun, yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I Asosiasi DPRD Provinsi se-Indonesia (ADPSI) untuk periode 2025–2029.
Berikut adalah rekam jejak kontribusi Benhur George Watubun selama periode 2020–2024, sebagai anggota Komisi I, Benhur Watubun berperan aktif dalam berbagai inisiatif strategis:
1. Penanganan Konflik Sosial dan Pengungsi
Kasus Konflik Negeri Kariu: Pada Februari 2022, Benhur mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dan aparat TNI-Polri untuk memastikan bahwa warga Kariu yang mengungsi di Aboru dapat kembali ke kampung halaman mereka sebelum bulan April 2022. Ia menekankan pentingnya penanganan cepat untuk menghindari isu politik yang dapat timbul akibat lambatnya proses tersebut.
2. Pengawasan Dana Ganti Rugi Pengungsi
Kasus LBH Kepton: Pada Oktober 2021, Benhur mendesak Polda Maluku untuk memanggil Tim Pengungsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton. Ia mempertanyakan pendataan dan penyaluran uang ganti rugi sebesar Rp3,9 triliun dari pemerintah kepada pengungsi korban kerusuhan tahun 1999, serta surat kuasa dari Kementerian Sosial kepada LBH Kepton untuk melakukan pendataan tersebut.
3. Penguatan Kapasitas Anggota DPRD
Bimbingan Teknis (Bimtek): Pada Oktober 2024, Benhur memimpin pelaksanaan bimtek bagi 45 anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024–2029 di Jakarta. Bimtek ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan untuk penguatan kapasitas anggota DPRD agar lebih memahami tugas dan fungsi dewan ke depannya.
Rangkuman kontribusi & peran aktif Benhur George Watubun sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk periode 2024–2029:
1. Pembentukan Fraksi & Pansus DPRD
Memimpin penetapan struktur DPRD dan partai koalisi: empat partai membentuk dua fraksi gabungan (“Amanah Persatuan” & “Nurani Pembangunan”) saat pengumuman awal periode 2024–2029 .
Gagas Panitia Khusus (Pansus) RPJMD 2025–2030 dan percepatan pengajuan program RPJMD ke Pemprov .
2. Bimbingan Teknis Anggota DPRD Baru
Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 45 anggota DPRD periode 2024–2029 di Jakarta bekerja sama dengan Kemendagri, sebagai upaya penguatan kapasitas legislatif .
3. Pembahasan APBD 2025
Awasi dan dukung proses pembahasan APBD Maluku 2025: memastikan tepat waktu, bersifat kritis – menyoroti alokasi yang menyentuh masyarakat dan menghindari kegiatan seremonial .
4. Advokasi Pembangunan & Pemberdayaan Rakyat
Pada peringatan HUT RI ke-79 (Agustus 2024), dorong pembangunan berkualitas dan pemimpin yang dapat “memakmurkan rakyat” .
Konsisten mendorong agar program dan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kepentingan masyarakat .
5. Dialog Publik dan Kritik Kebijakan Anggaran Nasional
Pimpin dialog publik (Mei 2025) mengkritisi Inpres No. 1/2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran pusat karena berdampak buruk ke Maluku (peringkat ke‑8 termiskin) .
Mendorong agar pemotongan anggaran tidak mengorbankan pembangunan dan pertumbuhan daerah; menghasilkan rekomendasi strategis.
6. Peran Nasional di ADPSI
Terpilih sebagai Wakil Ketua I ADPSI (Asosiasi DPRD Provinsi se‑Indonesia) periode 2025–2029, terpilih pada Munas ADPSI di Bandung, dan diharapkan menjadi jembatan aspirasi daerah–pusat .
✅ Ringkasan Peran di Periode 2024–2029
Struktur DPRD & RPJMD Menata fraksi dan Pansus RPJMD
Pelatihan Anggota Bimtek awal periode
Kontrol Anggaran Pengawasan kritis APBD 2025
Advokasi Pro-Rakyat Dorongan pembangunan & program tepat sasaran
Dialog Anggaran Nasional Kritik konstruktif terhadap kebijakan pusat
Representasi Nasional Pengambil peran penting di ADPSI
Untuk diketahui, Benhur Watubun aktif melakukan upaya mulai dari struktur legislatif internal, peningkatan kapasitas anggota DPRD, pengawasan ketat terhadap anggaran daerah, hingga advokasi bagi kepentingan masyarakat Maluku di level nasional. Perannya di ADPSI juga memperluas pengaruhnya dalam menyuarakan aspirasi daerah ke pusat. (*)
