SNI.ID, SAPARUA : Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Saparua di bawah Badan Gizi Nasional resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Saparua, Senin (17/11/2025). Program ini menjadi langkah pemerintah memperluas pemenuhan gizi bagi pelajar dan kelompok rentan di daerah.
Sebagai Mitra sekaligus Ketua Panitia, Maglen Nanlohy, menjelaskan bahwa SPPG berfungsi sebagai unit penyelenggara layanan makanan bergizi gratis bagi peserta didik maupun kelompok masyarakat lainnya dengan kapasitas maksimal 3.000 penerima manfaat per satuan. Dalam pelaksanaannya, yayasan ditetapkan sebagai penerima bantuan pemerintah dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk melalui mitra lokal.
Program MBG disusun mengacu pada regulasi pangan dan gizi, seperti UU Pangan 2012, PP Ketahanan Pangan 2015, PP Keamanan Pangan 2019, serta Perpres 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional. Pendanaannya berasal dari DIPA APBN 2025, yang dialokasikan untuk 5.000 SPPG di 38 provinsi, dengan indeks Rp15.000 dan Rp13.000 per penerima per hari.
Penerima manfaat mencakup peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, termasuk satuan pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Layanan makan diberikan enam hari sepekan.
Nanlohy menyebut program ini bukan hanya menyasar peningkatan gizi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas, daya saing, dan penurunan angka kemiskinan.
“Launching dapur MBG diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan anak-anak, serta menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi yang layak,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut juga, Camat Saparua Winny Prajawati Salamor dalam sambutannya menyebutkan peluncuran SPPG Saparua sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses layanan gizi. Ia berharap program ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM dan petani sebagai pemasok bahan pangan.
Salamor juga menekankan pentingnya standar higienitas dan pengawasan ketat.
“Pelaksanaan harus sesuai prosedur, menjaga kualitas dan keamanan makanan. Kita tidak ingin ada persoalan yang merugikan,” katanya.
Ia berharap Saparua dapat menjadi model pelaksanaan program MBG yang konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu dirinya juga berharap adanya kerjasama dan saling berkoordinasi bukan hanya dengan pemerintah pusat namun juga pemerintah kecamatan
Sementara itu, Bupati Maluku Tengah melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan J. Haumahu, menyatakan program MBG merupakan bagian dari penguatan ketahanan gizi masyarakat, terutama bagi anak usia sekolah. Ia mengingatkan bahwa keamanan pangan harus menjadi perhatian utama.
Menurut Haumahu, mulai dari perencanaan menu hingga penyajian, seluruh tahapan harus memenuhi standar keamanan. Ia merujuk sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah sebagai peringatan penting.
“Kami tidak ingin hal itu terjadi di Maluku Tengah. Pengawasan harus diperketat dan evaluasi rutin dilakukan,” ujarnya.
Haumahu juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Al-Barqah Nahdliyin, yang kembali dipercaya sebagai mitra pelaksana SPPG di Saparua. Ia menilai kehadiran SPPG memperlihatkan layanan gizi pemerintah kini semakin dekat dengan masyarakat.
Acara peresmian ditutup dengan penyerahan kunci fasilitas dapur MBG dari Maglen Nanlohy kepada Kepala SPPG Saparua, Eliza C. Paunno.
