SNI.ID, SAPARUA : Di tengah keterbatasan lahan dan sumber daya, Badan Usaha Milik Negeri (Bumneg) Mandiri Negeri Paperu menunjukkan bahwa kolaborasi dan semangat gotong royong mampu menghadirkan solusi nyata bagi ketahanan pangan lokal. Sejak Oktober 2025, Bumneg Mandiri Negeri Paperu mulai mengelola lahan pertanian sayur sebagai upaya mendukung ketersediaan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Panen kedua ini dihadiri oleh Camat Saparua, Winny Prajawati Salamor, S.STP, M.Si, bersama Kepala SPPG Saparua, Clif Paunno, serta pengurus Bumneg Mandiri Negeri Paperu. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mempertegas dukungan terhadap pengembangan pangan berbasis potensi lokal.
Ketua Seksi Pangan Bumneg Mandiri Negeri Paperu, Rony Soukotta, menjelaskan bahwa langkah awal dimulai dari pembersihan dan persiapan lahan. Setelah melalui proses tersebut, penanaman perdana dilakukan pada 23 Desember 2025 dengan komoditas sayur sakata, yang kemudian disusul dengan penanaman kangkung.
“Dari lahan yang ada, kami berusaha memaksimalkan potensi yang tersedia. Panen perdana pun berhasil dilakukan dengan melibatkan Muspika Kecamatan Saparua sebagai bentuk dukungan lintas sektor,” jelas Rony kepada media ini, Minggu (1/2/26).
Ia mengungkapkan keberhasilan panen perdana tersebut menjadi pemicu untuk kembali melakukan penanaman.
“Hasilnya, panen kedua berhasil dilaksanakan dan langsung disalurkan ke Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Saparua, menandai langkah penting sinergi antara Bumneg dan penyelenggara program pemenuhan gizi,”ungkapnya.
Sebelumnya, hasil panen sayur Bumneg Mandiri Negeri Paperu dipasarkan kepada masyarakat setempat dengan harga pasaran sekitar Rp7.000 per ikat. Namun, melalui kerja sama dengan Dapur MBG SPPG Saparua, hasil pertanian kini dimanfaatkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, sekaligus memastikan bahan pangan segar dan berkualitas tersedia bagi penerima manfaat.
Saat ini, Bumneg Mandiri Negeri Paperu mengelola berbagai jenis sayuran, di antaranya sakata, kangkung, kacang panjang, terong, dan kol. Pengelolaan dilakukan oleh 15 anggota, meskipun yang aktif bekerja di lapangan berjumlah tiga orang, dengan luas lahan sekitar 70 hingga 80 meter persegi. Untuk menjaga kesuburan tanah, pupuk kompos dan pupuk kandang menjadi pilihan utama.
Di balik capaian tersebut, tantangan tetap ada. Keterbatasan bibit, pupuk, serta lahan menjadi kendala yang dihadapi pengelola. Lahan yang digunakan saat ini merupakan milik warga yang dikontrak selama dua tahun. Rencana perluasan lahan ke tanah milik Negeri pun masih tertunda karena lokasi tersebut dipersiapkan untuk pembangunan Puskesmas Negeri Paperu.
Meski demikian, Kepala SPPG Saparua, Clif Paunno, menilai kerja sama dengan Bumneg Mandiri Negeri Paperu sebagai langkah strategis yang saling menguatkan.
Menurutnya, pemanfaatan hasil pertanian lokal tidak hanya mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Pemanfaatan hasil pertanian lokal seperti ini sangat membantu dapur MBG dalam penyediaan bahan pangan segar dan berkualitas,” kata Clif.
Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas.
Sementara itu, Camat Saparua, Winny Prajawati Salamor, menegaskan bahwa pengembangan sektor pangan berbasis potensi lokal merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Selain menjamin ketersediaan pangan, sektor ini membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kegiatan pertanian yang dikelola oleh Bumneg ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dapat menghadirkan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga,” ujar Winny.
Pemerintah kecamatan, lanjutnya, akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar program ketahanan pangan dapat tumbuh dan berkelanjutan.
Ia menambahkan dari lahan yang tidak luas di Negeri Paperu, harapan pun tumbuh. Upaya kecil yang dikerjakan secara konsisten kini menjadi bagian dari gerakan besar membangun ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan generasi mendatang memperoleh asupan gizi yang lebih baik. (*)
