SNI.ID, AMBON – Perum BULOG memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul dugaan penyalahgunaan beras pemerintah oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Langkah tersebut dilakukan melalui penertiban jalur distribusi, evaluasi mitra penyalur, serta pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Penguatan pengawasan ini bertujuan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan dapat dinikmati masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, BULOG Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat realisasi penyaluran beras SPHP hingga 29 Oktober 2026 mencapai 2.824 ton atau 54,9 persen dari target tahun 2026 sebesar 5.142 ton.
Adapun stok beras Public Service Obligation (PSO) di wilayah kerja Bulog Kanwil Maluku dan Maluku Utara tercatat sebanyak 9.424 ton.
Ketersediaan stok tersebut menjadi salah satu upaya Bulog dalam menjaga pasokan beras serta mendukung stabilitas harga pangan bagi masyarakat di Maluku dan Maluku Utara.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pembentukan Satgas Khusus merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memperkuat pengawasan distribusi beras pemerintah.
Menurutnya, pengawasan dilakukan mulai dari jalur distribusi hingga kepatuhan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program SPHP.
Bulog juga meminta seluruh mitra penyalur mematuhi ketentuan distribusi dan harga jual serta tidak menyalahgunakan beras yang merupakan bagian dari program pemerintah.
Di tingkat daerah, pengawasan distribusi terus diperkuat agar penyaluran beras SPHP dapat berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bulog turut menyatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum oleh aparat berwenang terkait dugaan penyalahgunaan beras SPHP. Perusahaan juga berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan distribusi pangan pemerintah.
Melalui penguatan pengawasan dan ketersediaan stok beras, bulog berharap stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah Maluku dan Maluku Utara tetap terjaga. (*)
