Kenalkan KUHP Baru, Polsek Saparua dan Kejaksaan Sosialisasikan Pos Bantuan Hukum di Negeri Nolloth

SNI.ID, SAPARUA – Polsek Saparua bersama Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua menggelar sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) bagi pemerintah dan masyarakat Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana pengenalan pemberlakuan KUHP Nasional yang telah berlaku per 2 Januari 2026.

Pemateri berasal dari dua instansi: Jaksa Fungsional Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Muhammad Afiq Hasibuan, S.H., serta dari pihak kepolisian diwakili Kapolsek Sektor Saparua Timur, Ipda M. Ladoangin, dan Panit Reskrim Polsek Saparua, Bripka I Ketut Sukadana, didampingi Penyidik Pembantu Bripka F. Mahu.

Dalam pemaparannya, Ipda M. Ladoangin menyatakan sosialisasi ini menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Secara khusus, ia menjelaskan perubahan mendasar dalam KUHP baru yang tidak lagi berorientasi semata pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan tiga aspek keadilan, yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.

“Penegakan hukum tidak hanya soal menghukum pelaku. Masyarakat diharapkan memahami pentingnya menyelesaikan persoalan hukum secara tepat dengan tetap mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Bripka I Ketut Sukadana menjelaskan bahwa KUHP Nasional disusun untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta prinsip hukum yang hidup di Indonesia. KUHP baru ini hadir menggantikan aturan hukum pidana peninggalan kolonial dan diarahkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi masyarakat, membina pelaku, menyelesaikan konflik, serta menciptakan rasa aman dan keadilan.

Dari pihak Kejaksaan, Muhammad Afiq Hasibuan menyampaikan materi tentang layanan bantuan hukum dan mekanisme rujukan advokasi. Ia menekankan pentingnya pemahaman warga negara akan hak dan kewajiban di hadapan hukum, serta membedakan peran Kejaksaan yang berfokus pada kepentingan negara di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan peran advokat yang memberikan pendampingan hukum bagi kepentingan pribadi warga.

Baca Juga:  DWP Kota Ambon Canangkan HUT ke-26, Wali Kota Soroti Peran Strategis Perempuan dalam Pendidikan Anak Bangsa

Selain layanan hukum, pihak Kejaksaan juga mensosialisasikan pentingnya pengelolaan dana desa/negeri yang transparan dan akuntabel, yang harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran.

Kepala Pemerintahan Negeri Nolloth, Zeth D. Patty, menyambut baik kegiatan ini. Ia berharap masyarakat semakin memahami keberadaan Posbankum dan dapat memanfaatkannya saat membutuhkan layanan hukum. “Pemerintah Negeri Nolloth sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terkait persoalan hukum,” katanya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *