SNI.ID, AMBON : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu di Aula Lantai II Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Jumat (12/9/2025). Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk merefleksikan perjalanan pengawasan pemilu sekaligus menyiapkan strategi menghadapi Pemilu dan Pilkada mendatang.
FGD tersebut diikuti jajaran Bawaslu, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait. Diskusi berlangsung hangat dengan menyinggung berbagai tantangan kelembagaan, mulai dari regulasi yang kerap berubah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, hingga kebutuhan meningkatkan kapasitas pengawas di lapangan.
Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair Pettalolo, menegaskan bahwa evaluasi tata kelola adalah kunci memperkuat organisasi pengawas.
“FGD ini menjadi ruang bersama untuk merumuskan perbaikan tata kelola organisasi, sehingga ke depan Bawaslu semakin siap menghadapi dinamika Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
Subair menambahkan, lembaga pengawas harus mampu menjaga prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Sementara itu, Koordinator Divisi SDM Bawaslu RI, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H., menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antara pengawas di tingkat pusat dan daerah.
Menurutnya, kualitas pengawasan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap kerja Bawaslu.
“Strategi membangun kepercayaan publik harus menjadi prioritas. Tanpa itu, pengawasan akan kehilangan legitimasi,” katanya.
Herwyn menekankan bahwa pengalaman Pemilu 2024 memberikan banyak pelajaran, terutama soal dinamika di lapangan yang membutuhkan respons cepat, serta konsistensi dalam menegakkan aturan.
Dari kalangan akademisi, Dr. Nuraida Kubangun, Pembantu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unpatti, menilai evaluasi tata kelola tidak hanya penting bagi lembaga pengawas, tetapi juga bermanfaat bagi dunia pendidikan.
“Kegiatan seperti ini menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, termasuk pengalaman pada 2024 lalu. Kami berterima kasih kepada Bawaslu yang telah memilih Unpatti sebagai tempat diskusi,” ujarnya.
Nuraida menyebut kehadiran mahasiswa dalam forum tersebut menjadi pengalaman berharga karena memberi perspektif baru tentang pentingnya pengawasan pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi.
Melalui forum ini, Bawaslu berharap lahir rekomendasi strategis yang bisa dijadikan dasar penyusunan kebijakan penguatan organisasi. Harapannya, ke depan proses demokrasi dapat berlangsung lebih jujur, adil, dan berintegritas.
“Ini bukan sekadar diskusi formal, tapi bagian dari upaya memperkuat fondasi demokrasi kita. Dengan pengawasan yang kuat, kita bisa memastikan Pemilu dan Pilkada berjalan sesuai prinsip-prinsip konstitusi,” kata Subair.
FGD di Ambon ini menjadi bagian dari rangkaian evaluasi nasional Bawaslu, yang menempatkan tata kelola kelembagaan sebagai isu sentral. Di tengah tantangan politik elektoral yang terus berubah, pengawasan pemilu dituntut semakin profesional, adaptif, dan dekat dengan masyarakat. (*)
