SNI.ID, JAKARTA : Senator Papua, Mananwir Paul Finsen Mayor, menilai persoalan Papua tidak disebabkan oleh kurangnya lembaga atau struktur pemerintahan, melainkan minimnya ruang dialog yang jujur dan setara antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.
Hal itu disampaikan Paul dalam podcast Madilog yang ditayangkan pada Sabtu (17/1/2026).
Menurut Paul, pendekatan pemerintah dalam menangani Papua selama ini masih bertumpu pada pembentukan lembaga-lembaga baru yang bersifat birokratis, namun belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat adat di Papua.
“Papua tidak pernah benar-benar ditanya apa yang diinginkan masyarakatnya. Padahal Presiden bisa bertanya langsung, masyarakat Papua maunya apa, sawit atau sagu?” ujar Paul.
Ia menekankan bahwa dialog langsung antara negara dan rakyat Papua harus difasilitasi oleh pihak yang independen dan kredibel.
Dalam hal ini, Paul mendorong Presiden untuk melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam memetakan tokoh-tokoh Papua yang layak diajak berdialog.
“Akademisi BRIN melihat Papua secara objektif dan tidak berdasarkan kepentingan politik,” katanya.
Paul juga mengkritik pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP OKP) yang dinilainya hanya memperpanjang rantai birokrasi.
Menurut dia, sebelumnya telah ada lembaga serupa seperti BP3OKP dan UP4B, namun tidak memberikan hasil signifikan.
“Dari dulu lembaganya hanya ganti nama. Strukturnya semakin gemuk, tetapi fungsinya tidak terasa,” ujarnya.
Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, Paul menilai pembentukan lembaga baru justru kontraproduktif.
Ia menyebut terlalu banyak institusi yang dikirim pemerintah pusat ke Papua tanpa koordinasi yang jelas dan akuntabilitas kepada publik.
“Yang terlihat hanya rapat-rapat dan koordinasi, tetapi apa hasilnya tidak jelas,” kata Paul.
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Paul mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya bersama senator Papua lainnya belum pernah diajak berdialog secara resmi oleh pimpinan KEP OKP.
Bahkan, menurut dia, belum ada koordinasi formal dengan DPD RI maupun DPR RI.
“Padahal ada 24 anggota DPD dan 18 anggota DPR RI dari enam provinsi di Papua. Kami ini dipilih langsung oleh rakyat Papua,” ujarnya.
Paul menilai dialog seharusnya dimulai dari para wakil rakyat yang memiliki mandat politik langsung dari masyarakat Papua.
Sebagai solusi, Paul mengusulkan pembentukan Menteri Koordinator Percepatan Pembangunan Papua.
Menurutnya, kompleksitas persoalan Papua membutuhkan koordinasi lintas kementerian dengan kewenangan setingkat menteri.
“Papua membutuhkan Menko, bukan badan atau komite yang kewenangannya terbatas,” katanya.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan Menteri Koordinator Otonomi Khusus yang mengoordinasikan wilayah-wilayah dengan kekhususan, seperti Papua, Aceh, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Paul menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab moralnya sebagai senator dan pemimpin adat Papua.
Ia menyebut dirinya sebagai Mananwir, pemimpin adat tertinggi yang memiliki mandat seumur hidup.
“Saya disumpah menggunakan kitab suci. Karena itu saya harus bicara jujur,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan yang diseragamkan dan tidak memperhatikan konteks sosial budaya Papua berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Paul menyinggung kebijakan Operasi Koteka pada 1975 sebagai contoh kebijakan tanpa pemahaman budaya yang memadai.
“Papua tidak bisa dibangun dengan pendekatan yang sama dengan daerah lain,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Paul menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok negarawan yang mau mendengar aspirasi rakyat Papua.
“Kalau Presiden mendengar suara jujur dari Papua, saya yakin Papua ke depan bisa lebih baik,” katanya.
Paul berharap pemerintah membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan rakyat Papua demi masa depan Papua dan Indonesia menuju 2045.
