SNI.ID, SAPARUA – Yayasan Walang Perempuan bersama Yayasan IPAS Indonesia menggelar kegiatan refleksi dan evaluasi pelaksanaan Program Tahap II Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Layanan Perlindungan untuk Pencegahan Kekerasan Seksual di Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (9/6/2026).
Direktur Yayasan Walang Perempuan, Daniella Loupatty, mengatakan program tahap kedua tersebut telah dilaksanakan sejak Desember 2025 hingga Juni 2026 dan menunjukkan perkembangan yang positif melalui berbagai capaian yang berhasil diraih.
Meski demikian, menurut perempuan yang akrab disapa Ella Loupatty itu, masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih optimal.
“Secara umum pelaksanaan program menunjukkan perkembangan yang positif melalui berbagai capaian yang telah diperoleh. Namun masih ada sejumlah tantangan dan kendala yang perlu dibahas bersama guna memperkuat pelaksanaan program serta memastikan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar Loupatty.
Dalam paparannya, Loupatty mengungkapkan salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah belum tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan pendampingan dan pemberdayaan korban kekerasan dalam Anggaran Dana Desa (DD) di sejumlah negeri.
Akibatnya, upaya perlindungan dan pendampingan korban masih bergantung pada dukungan biaya dari pihak eksternal.
Selain itu, masih terdapat negeri yang belum membentuk tim penanganan kasus kekerasan. Pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan sosial juga dinilai masih terbatas.
“Kami juga melihat perlunya kerja sama lintas lembaga desa atau negeri dalam penyediaan rumah aman sementara bagi korban kekerasan,” katanya.
Loupatty juga menyoroti proses penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Polsek Saparua yang masih menghadapi sejumlah keterbatasan, mulai dari ruang pemeriksaan hingga minimnya penyidik perempuan.
Tidak hanya itu, proses visum dan pemeriksaan psikologis yang masih harus dilakukan di Kota Ambon turut menjadi perhatian serius karena membutuhkan biaya tambahan yang cukup besar bagi korban dan keluarganya, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Loupatty mengapresiasi sejumlah capaian yang berhasil diwujudkan selama tujuh bulan pelaksanaan program.
Salah satunya adalah terbentuknya empat Rumah Perempuan di Pulau Saparua, yakni Rumah Perempuan Pisarana di Negeri Saparua, Rumah Perempuan Amaulu di Negeri Kulur, Rumah Perempuan Dewuto di Negeri Siri Sori Islam, dan Rumah Perempuan Hoktohini di Negeri Ullath.
Selain itu, sejumlah negeri juga telah mengalokasikan anggaran pendampingan kasus kekerasan seksual melalui Dana Desa serta menyusun mekanisme penanganan kasus di tingkat negeri.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama selama tujuh bulan antara Yayasan Walang Perempuan dan IPAS Indonesia bersama seluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi koordinasi yang telah terbangun dengan baik bersama Puskesmas Jazirah Tenggara dan Puskesmas Saparua dalam mendukung layanan bagi korban.
Menurutnya, dukungan juga datang melalui kesepakatan bersama antara Polda Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Forum Latupati Maluku, serta sejumlah organisasi keagamaan dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Loupatty menambahkan, saat ini terdapat 11 rumah sakit di Kota Ambon yang telah bekerja sama dalam memberikan layanan visum gratis bagi korban kekerasan.
Meski demikian, tantangan terkait Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) serta Kesehatan Reproduksi (Kespro) masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak.
“KBGS dan persoalan kesehatan reproduksi masih menjadi tantangan serius yang harus kita lihat dan tangani bersama,” pungkasnya. (*)
