SNI.ID, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Hal itu disampaikan Friderica saat menjadi inspektur upacara dalam Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Friderica mengatakan penguatan stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pembangunan nasional. Selain itu, OJK juga perlu memperluas akses keuangan yang aman dan bertanggung jawab.
“Untuk memperkuat Indonesia yang berdaulat, kita harus memastikan sektor jasa keuangan tetap kuat, stabil, berintegritas, dan mampu mendukung program pembangunan nasional,” kata Friderica.
Dia menekankan pengawasan sektor jasa keuangan harus mampu menghadapi berbagai gejolak dan mengikuti perkembangan teknologi. Pengawasan juga harus tegas dalam menegakkan ketentuan serta berorientasi pada kepentingan bangsa.
Dorong Akses Keuangan yang Adil
Friderica mengatakan upaya mewujudkan Indonesia yang adil harus dibarengi dengan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.
“Inklusi harus berjalan bersama literasi. Inovasi harus berjalan bersama perlindungan konsumen. Kemajuan digital harus membuka pintu kesempatan, bukan menciptakan ruang baru bagi penipuan, penyalahgunaan data, atau praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keadilan di sektor jasa keuangan juga mencakup pemberian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, generasi muda, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sementara itu, sektor jasa keuangan juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi produktif. Peran tersebut dapat dilakukan melalui penyaluran pembiayaan kepada usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat hilirisasi dan industri nasional, mendukung inovasi, serta membiayai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Tiga Amanah Strategis OJK
Di hadapan ribuan pegawai OJK, Friderica juga menyampaikan semakin besarnya kepercayaan dan tanggung jawab negara kepada lembaga tersebut.
Dia mengatakan hal itu sejalan dengan amanat Presiden RI Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026, terkait peran strategis OJK dalam mendukung pembangunan nasional.
“Bagi kita, ini bukan sekadar bertambahnya tugas dan kewenangan. Ini adalah kepercayaan negara kepada OJK yang harus kita jaga!” tegasnya.
Friderica menyebut terdapat tiga amanah strategis yang harus dijalankan OJK. Pertama, membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Kedua, melaksanakan reformasi pasar modal. Ketiga, memperkuat ekosistem pasar karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Dalam pengaturan dan pengawasan BMKS, OJK bertanggung jawab membangun pasar yang kredibel, transparan, dan berintegritas. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung terbentuknya Indonesia Reference Price.
“Ini bukan semata-mata membangun sebuah bursa. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pasar Indonesia di bidang mineral dan komoditas strategis, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Friderica.
Di sisi lain, reformasi pasar modal yang telah dijalankan OJK sejak awal tahun dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Agenda tersebut mencakup penguatan kelembagaan dan demutualisasi Bursa Efek. OJK berharap reformasi tersebut mampu mendorong pasar modal Indonesia menjadi semakin dalam, likuid, transparan, berintegritas, kompetitif, dan dipercaya masyarakat.
Penguatan ekosistem pasar karbon melalui SRUK juga menjadi perhatian OJK. Menurut Friderica, langkah tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, dan terhubung dengan pasar global.
OJK pun diharapkan terus memperkuat sektor jasa keuangan agar mampu menjadi penggerak sekaligus pendukung percepatan pembangunan nasional.
