SNI.ID, SAPARUA TIMUR – Coral Triangle Center (CTC) mendorong peninjauan kembali desain zonasi Kawasan Konservasi Kepulauan Lease, Maluku. Peninjauan diperlukan untuk menyesuaikan zonasi dengan kondisi ekosistem dan aktivitas masyarakat yang berkembang di lapangan.
Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Akhir Proyek PEMATRIK dan Pelatihan Desain Kawasan Konservasi Kepulauan Lease Tahun 2026 di Negeri Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (5/10/2026).
Manager CTC Maluku, Purwanto, mengatakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan sekitar lima tahun lalu perlu dievaluasi berdasarkan hasil penelitian terbaru.
“Setelah kurang lebih lima tahun, sudah saatnya dilakukan peninjauan kembali terhadap kawasan tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini, tentu perlu dilakukan penyesuaian,” kata Purwanto dalam kegiatan tersebut.
Menurut dia, penyesuaian dapat dilakukan apabila ditemukan zona yang sudah tidak sesuai dengan kondisi ekologis maupun pemanfaatan ruang di lapangan.
Hasil studi yang dilakukan CTC bersama sejumlah mitra, kata Purwanto, tidak hanya melihat kondisi terumbu karang dan ekosistem laut, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Kajian tersebut dilakukan dalam rangka melihat kondisi ekosistem terumbu karang serta tingkat ketahanannya terhadap berbagai tekanan lingkungan.
Sejumlah lokasi di Indonesia turut menjadi bagian dari penelitian tersebut, termasuk Ambon dan Kepulauan Lease serta wilayah Sulawesi Tenggara.
Purwanto mengatakan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Harapannya, hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengelolaan pulau-pulau kecil agar ke depan dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Perubahan hasil tangkapan ikan
Kondisi lingkungan dan perubahan sumber daya perikanan juga menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut.
Camat Nusalaut Glen Masella, S.STP, mengatakan masyarakat di wilayahnya mulai merasakan perubahan kondisi lingkungan, salah satunya melalui penurunan hasil tangkapan ikan.
Menurut Glen, kondisi hasil perikanan saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
“Sekitar empat tahun yang lalu, bahkan jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu, hasil perikanan di Pulau Nusalaut masih sangat melimpah,” kata Glen.
Namun, kondisi tersebut mulai berubah. Hasil tangkapan masyarakat semakin berkurang dan lokasi rompong yang menjadi tempat penangkapan ikan juga disebut semakin jauh dari pantai.
“Dahulu, hasil laut yang diperoleh masyarakat sangat melimpah dan mudah didapatkan. Namun sekarang, masyarakat mulai merasakan kesulitan untuk memperoleh hasil tangkapan seperti sebelumnya,” ujarnya.
Glen menilai perubahan tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kondisi daratan dan lautan saling berkaitan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan untuk memastikan sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
“Alam yang kita miliki saat ini merupakan titipan bagi generasi yang akan datang. Kita tentu tidak ingin mewariskan kondisi lingkungan yang semakin buruk kepada anak cucu kita,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Ali Tualeka, mengatakan Kawasan Konservasi Kepulauan Lease memiliki luas sekitar 67.484,96 hektare, dengan zona inti seluas 1.380,05 hektare.
Kawasan tersebut memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Ekosistem yang terdapat di dalamnya antara lain terumbu karang, padang lamun, mangrove, sumber daya perikanan, lokasi pemijahan, serta habitat dugong.
Menurut Ali, kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk memastikan kawasan konservasi dikelola secara efektif.
“Perlindungan perlu diberikan secara tepat, terutama pada area-area yang memiliki nilai konservasi tinggi, sekaligus tetap memberikan ruang bagi pembangunan yang bertanggung jawab dan mendukung kehidupan masyarakat,” kata Ali.
Ia mengatakan hasil akhir Proyek PEMATRIK dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk mendukung penyusunan desain zonasi kawasan konservasi.
Data yang dihasilkan mencakup kondisi ekologis, keanekaragaman hayati, pemanfaatan ruang, kondisi sosial ekonomi, keterlibatan masyarakat, serta kondisi ekosistem.
Data tersebut, kata Ali, diperlukan untuk memastikan desain zonasi tetap sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.
“Apabila kondisi di lapangan masih sesuai dengan desain yang ada, tentunya tidak menjadi persoalan. Namun, apabila terdapat pergeseran atau perubahan kondisi, maka hal tersebut perlu menjadi bahan pembahasan dan evaluasi kita bersama,” ujarnya.
Ali menambahkan, data ekologis dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi dan habitat yang membutuhkan perlindungan.
Sementara itu, data sosial ekonomi dapat memberikan gambaran mengenai pola pemanfaatan ruang laut, sumber daya yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat, serta tingkat kerentanan masyarakat pesisir.
Karena itu, penyusunan zonasi, menurut dia, tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek perlindungan ekosistem.
“Kawasan konservasi tidak hanya memiliki peranan dalam melindungi ekosistem, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Ali berharap hasil kegiatan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui integrasi data, analisis spasial, konsultasi dengan pemangku kepentingan, verifikasi lapangan, dan penyempurnaan desain zonasi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, peneliti, dan organisasi yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
“Semoga kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat dan hasil dari kegiatan ini dapat menjadi landasan dalam menyusun desain zonasi Kawasan Konservasi Kepulauan Lease yang lebih tepat, berbasis data, responsif terhadap kondisi ekosistem dan masyarakat,” ujar Ali.
