SNI.ID, AMBON – Kodam XV/Pattimura menggelar Forum Group Discussion (FGD) pengembangan dan pemanfaatan kawasan Sungai Wai Tomu di Serambi Kehormatan Makodam XV/Pattimura, Ambon, Kamis (29/10/2026).
FGD tersebut digelar untuk menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait rencana penataan kawasan Sungai Wai Tomu yang diinisiasi Pangdam XV/Pattimura.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wali Kota Ambon, Kasdam XV/Pattimura, Danrem 151/Binaiya, Dankodaeral IX/Ambon, Danlanud Pattimura, Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, serta Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Hadir pula para pejabat terkait, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan insan pers.
Dalam forum itu, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura Brigjen TNI Julius Jolly Suawa, S.Sos., memaparkan latar belakang, prosedur, dan progres pembangunan lahan parkir serta sentra UMKM di kawasan Sungai Wai Tomu.
Julius menyampaikan bahwa dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) untuk proyek tersebut telah diterbitkan.
Ia menjelaskan, para pelaku UMKM yang nantinya menempati kawasan itu akan melalui proses seleksi guna menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Selain itu, desain pembangunan dirancang tanpa pilar di tengah sungai untuk menjaga fungsi alami aliran air.
Terkait pendanaan, Julius menegaskan bahwa pembangunan tersebut bersumber dari sumbangan masyarakat dan tidak menggunakan anggaran APBN maupun dana hibah pemerintah.
Sementara itu, Plt. Kepala BWS Maluku Dr. Ir. Ruslan Malik, S.T., M.T., memaparkan aspek teknis proyek, mulai dari status kewenangan, kronologi korespondensi, hingga hasil evaluasi terkait administrasi, hidraulika, keselamatan, dan fungsi sungai.
Dalam sesi diskusi, Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., menyatakan dukungannya terhadap rencana penataan kawasan Sungai Wai Tomu selama pelaksanaannya sesuai aturan dan tidak mengganggu fungsi lingkungan sungai.
“Beta par Ambon, Ambon par semua; beta par Kodam, Kodam par beta,” ujar Bodewin.
Menurutnya, ungkapan tersebut mencerminkan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi seluruh pihak dalam membangun Kota Ambon dengan tetap memperhatikan aturan serta kepentingan masyarakat.
Bodewin juga mengimbau Kodam, pemerintah daerah, dan Kementerian Pekerjaan Umum agar terus memperkuat koordinasi dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi yang baik, bukan perdebatan di media sosial.
Dukungan terhadap penataan kawasan tersebut turut disampaikan mantan Gubernur Maluku ke-11 sekaligus mantan Danrem 174/Pattimura periode 1998–1999, Brigjen TNI (Purn.) Dr. Karel Albert Ralahalu.
Ia mengapresiasi inisiatif Pangdam XV/Pattimura dalam menata kawasan Sungai Wai Tomu dan Pasar Mardika. Ia berharap kawasan tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata baru di Kota Ambon.
Dari kalangan akademisi, Ketua Kajian Studi Lingkungan Universitas Pattimura Dr. Ir. Abraham Tualessy, M.Si., menilai pengembangan ruang publik di kawasan Wai Tomu merupakan inisiatif yang patut diapresiasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi genangan di kawasan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk curah hujan dan pasang laut.
Karena itu, pengembangan kawasan harus didukung dokumen lingkungan sesuai klasifikasi kegiatan, tetap menjaga fungsi sungai, serta memberikan ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang.
Perwakilan media Lensa Maluku, Wan Sangadji, juga mengapresiasi gagasan penataan kawasan perkotaan tersebut. Ia mendorong BWS Maluku untuk memperkuat koordinasi dan memberikan kejelasan rekomendasi teknis kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Pembangunan Jembatan Dihentikan Sementara
Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., menyampaikan bahwa pembangunan jembatan di kawasan Sungai Wai Tomu akan dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan perizinan yang diperlukan terpenuhi.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen Kodam XV/Pattimura dalam menghormati ketentuan hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Penyelesaian persoalan selanjutnya akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi berwenang, dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan, lingkungan, serta manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan FGD ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil diskusi oleh seluruh pejabat dan tamu undangan yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan pengembangan dan pemanfaatan kawasan Sungai Wai Tomu.
