SNI.ID, AMBON : Perkumpulan Anak Muda Ambon (PAMA) berharap perombakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang akan dilakukan dalam waktu dekat berlangsung objektif dan bebas dari tekanan politik.
Wakil Ketua Umum PAMA, M. Ridwan, mengatakan Gubernur Maluku perlu memastikan pemilihan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta aspek rekam jejak, sesuai hasil uji kesesuaian jabatan (job fit) maupun asesmen yang telah dilakukan.
“Kami berharap perombakan ini bebas dari tekanan dan intervensi pihak mana pun. Gubernur harus memilih pimpinan OPD yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan memiliki kapabilitas serta memiliki Aspek rekam jejak,” kata Ridwan dalam keterangannya kepada media, Selasa (17/2/2026).
Menurut dia, publik menaruh harapan besar terhadap perombakan kabinet Lawamena agar mampu mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku.
Ridwan menilai setiap calon pimpinan OPD harus memiliki kemampuan menerjemahkan visi dan program kepala daerah ke dalam program dan kegiatan nyata, termasuk implementasi visi “Sapta Cita” Gubernur Maluku.
Karena itu, PAMA menegaskan proses seleksi pejabat harus steril dari praktik politik transaksional maupun titipan jabatan. Gubernur, kata dia, memiliki hak prerogatif penuh dalam menentukan susunan kabinetnya.
“Tidak boleh ada titipan atau politik dagang sapi. Kami berharap gubernur benar-benar bebas memilih pejabat yang mampu mendorong akselerasi pembangunan di Maluku,” ujarnya.
Ia menambahkan, pejabat OPD yang terpilih nantinya diharapkan dapat membantu kepala daerah mewujudkan visi pembangunan Maluku yang bermartabat, sejahtera, dan adil.
“Kami yakin proses ini bisa dilakukan secara objektif sehingga kabinet yang terbentuk mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” kata Ridwan.
